BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
People’s Republic of China (PRC) kembali ke era open-door policy setelah 30 tahun (1949-1979) hidup dalam ekonomi autarky, di bawah Partai Komunis China (PKC) Mao Zedong. Autarky adalah perekonomian self-reliance dan tertutup dari interaksi perekonomian global. China kini kembali menarik perhatian ekonomi dunia. Sejarah China modern relatif unik dibanding negara-negara lain di Asia. Sebenarnya, gerakan China modern dan gerakan menegakkan sistem demokrasi telah di mulai sejak awal abad 20, ketika revolusi kaum nasionalis tahun 1911 mampu meruntuhkan 2000 tahun sistem kerajaan menjadi sistem republik. Revolusi ini ternyata menimbulkan konflik baru yang berkepanjangan dan memunculkan PKC di 1921 yang akhirnya justru mengalahkan kaum nasionalis di tahun 1949.
Mao Zedong memproklamasikan PRC di hadapan setengah juta massa di Tiananmen Square pada Oktober 1949, dengan sistem baru, central atau state planning, meninggalkan sistem demokrasi yang diintrodusir kaum nasionalis. Kaum nasionalis yang kalah kemudian membentuk negara China-Taiwan, yang sampai kini tetap menjadi persoalan dalam hubungannya dengan PRC. Pada Juni 1989, 40 tahun kemudian, Tiananmen Square kembali membuat sejarah – yang kini berdarah – akibat pembantaian pemerintah atas kaum protestor yang menuntut China menjadi lebih demokratis sebagai pengganti konsep central planning.
Deng Xiaopeng yang dikenal sebagai tokoh paling reformis di PKC, yang in charge, telah memainkan peranan penting mengantarkan China dari centrally planned economy menuju market-oriented economy. Menurut Deng, to get rich is glorious. Bahkan, ia menyatakan bahwa untuk membuat China menjadi lebih makmur, China dapat menggunakan market economy tanpa harus berubah sebagai negara sosialis, istilah yang kemudian dikenal sebagai socialist market economy. Sikap kebijakan ini oleh Lasserre dan Schutte (1999) disebut sebagai economic pragmatism karena tidak terlalu jelas dan refromasi ekonomi bersifat open-ended. Dengan sikap yang pragmatis, Deng menyatakan bahkan it doesn’t matter whether the cat is black or white, so long as it catches mice. Setelah Deng tiada, kemungkinan reformasi di bidang ekonomi akan terhambat karena munculnya kembali kaum hardliners yang ingin mengembalikan China ke era sosialis murni. Tetapi, banyak pengamat ekonomi China cenderung menyatakan bahwa proses reformasi yang sedang berjalan di China sesungguhnya merupakan proses yang disebut sebagai point of no return (Taylor, 1995).Para pemimpin China yang datang kemudian, sampai sekarang, tampaknya tidak punya pilihan lain kecuali meneruskan ide open-door policy sebagai pilihan kebijakan yang diangap dapat meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Pilihan inilah yang kini menarik dan makin meyakinkan dunia bahwa China makin menuju ke sistem terbuka dan makin terintegrasi dalam interaksi ekonomi dunia (Mayer, et.al., 1993).
2. Rumusan Masalah
Berdasaran uraian Latar Belakang di atas, maka timbul Perumusan Masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana awal mulanya sejarahnya China?
2. Apa saja Politik, Etnis, Budaya dan Ekonomi di negara China?
3. Bagaimana hubungan dagang di Negara China?
4. Bagaimana hubungan dagang Indonesia – China terbentuk?
3. Tujuan Penulisan Makalah
Tujuan Penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk mengetahui Sejarah awal mula nagara China terbentuk.
2. Untuk mengetahui Politik, Etnis, Budaya dan Ekonomi di negara China.
3. Untuk mngetahui hubungan dagang di Negara China.
4. Untuk mengetahui awal hubungan dagang Indonesia – China terbentuk.
5. Manfaat Penulisan Makalah
Manfaat dari penulisan Makalah ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis
Memberikan informasi tentang perdagangan China di Indonesia
2. Manfaat Praktis
a. memberikan pengetahuan tentang perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung di Negara China.
b. Memberikan wawasan tentang Negara China yang penjualannya sedang berkembang di Negara ASEAN.
BAB II
KERJASAMA INDONESIA – CHINA DALAM BIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL
1. Sejarah China
Setelah Perang Dunia II, Perang Saudara Cina antara Partai Komunis Cina danKuomintang berakhir pada 1949 dengan pihak komunis menguasai Cina Daratan dan Kuomintang menguasai Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Cina dan mendirikan sebuah negara komunis.
Para pendukung Era Maoisme, yang terdiri dari kebanyakan rakyat Cina miskin dan lebih tradisionil atau nasionalis dan pemerhati asing yang percaya kepada komunisme, mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan Cina dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan, yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Mereka juga yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan penting dalam mempercepat perkembangan Cina dan menjernihkan kebudayaan mereka. Pihak pendukung juga ragu terhadap statistik dan kesaksian yang diberikan mengenai jumlah korban jiwa dan kerusakan lainnya yang disebabkan kampanye Mao.
Meskipun begitu, para kritikus rezim Mao, yang terdiri dari mayoritas analis asing dan para peninjau serta beberapa rakyat Cina, khususnya para anggota kelas menengah dan penduduk kota yang lebih terbuka pemikirannya, mengatakan bahwa pemerintahan Mao membebankan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, dan yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan berperan atau mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan budaya Cina. Lompatan Jauh ke Depan, pada khusunya, mendahului periode kelaparan yang besar di Cina yang, menurut sumber-sumberBarat dan Timur yang dapat dipercaya, mengakibatkan kematian 45 juta orang; kebanyakan analis Barat dan Cina mengatakan ini disebabkan Lompatan Jauh ke Depan namun Mao dan lainnya mengatakan ini disebabkan musibah alam; ada juga yang meragukan angka kematian tersebut, atau berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau sebab politis lainnya pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek.
Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an, Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Cina. Kongres Rakyat Nasional melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Mao tetap menjadi ketua partai namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan lainnya yang memulai reformasi keuangan.
Pada 1966 Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan, yang dilihat lawannya (termasuk analis Barat dan banyak remaja Cina kala itu) sebagai balasan terhadap rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk mendukung pemikirannya dan menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu, namun oleh pendukungnya dipandang sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung dan sebuah langkah asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya dari masyarakat Cina. Kekacauan pun timbul namun hal ini segera berkurang di bawah kepemimpinan Zhou Enlai di mana para kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping berhasil memperoleh kekuasaan dan janda Mao, Jiang Qing beserta rekan-rekannya, Kelompok Empat, yang telah mengambil alih kekuasaan negara, ditangkap dan dibawa ke pengadilan.
Sejak saat itu, pihak pemerintah telah secara bertahap (dan telah banyak) melunakkan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya, dan telah memulai perpindahan ekonomi Cina menuju sistem berbasiskan pasar.
Para pendukung reformasi keuangan – biasanya rakyat kelas menengah dan pemerhati Barat berhaluan kiri-tengah dan kanan – menunjukkan bukti terjadinya perkembangan pesat pada ekonomi di sektor konsumen dan ekspor, terciptanya kelas menengah (khususnya di kota pesisir di mana sebagian besar perkembangan industri dipusatkan) yang kini merupakan 15% dari populasi, standar hidup yang kian tinggi (diperlihatkan melalui peningkatan pesat pada GDP per kapita, belanja konsumen, perkiraan umur, persentase baca-tulis, dan jumlah produksi beras) dan hak dan kebebasan pribadi yang lebih luas untuk masyarakat biasa.
Para pengkritik reformasi ekonomi – biasanya masyarakat miskin di Cina dan pemerhati Barat berhaluan kiri, menunjukkan bukti bahwa proses reformasi telah menciptakan kesenjangan kekayaan, polusi lingkungan, korupsi yang menjadi-jadi, pengangguran yang meningkat akibat PHK di perusahaan negara yang tidak efisien, serta telah memperkenalkan pengaruh budaya yang kurang diterima. Akibatnya mereka percaya bahwa budaya Cina telah dikorupsi, rakyat miskin semakin miskin dan terpisah, dan stabilitas sosial negara semakin terancam.
Meskipun ada kelonggaran terhadap kapitalisme, Partai Komunis Cina tetap berkuasa dan telah mempertahankan kebijakan yang mengekang terhadap kumpulan-kumpulan yang dianggap berbahaya, seperti Falun Gong dan gerakan separatis di Tibet. Pendukung kebijakan ini – biasanya penduduk pedesaan dan mayoritas kecil penduduk perkotaan, menyatakan bahwa kebijakan ini menjaga stabilitas dalam sebuah masyarakat yang terpecah oleh perbedaan kelas dan permusuhan, yang tidak mempunyai sejarah partisipasi publik, dan hukum yang terbatas. Para pengkritik – umumnya minoritas dari rakyat Cina, para rakyat pelarian Cina di luar negeri, penduduk Taiwan dan Hong Kong, etnis minoritas seperti bangsa Tibet dan pihak Barat, mengatakan bahwa kebijakan ini melanggarhak asasi manusia yang dikenal komunitas internasional, dan mereka juga mengklaim hal tersebut mengakibatkan terciptanya sebuahnegara polisi, yang menimbulkan rasa takut.
Cina mengadopsi konstitusi yang kini digunakan pada 4 Desember 1982.
2. Politik China
Menurut definisi resminya, RRC merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada kebanyakan abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Cina merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu. Setelah tahun 1911 pula, Cina diperintah secara otokratis oleh KMT dan beberapa panglima perang dan setelah 1949 pula didobrak partai komunis Cina.
Rezim PRC sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Cina semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara berdasarkan demokrasi, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRC dikawal oleh Partai Komunis Cina (CCP). Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, sepertipemilu yang sekarang diadakan di peringkat kampung dan sebagian badan perwakilan menampakkan sikap tegas mereka dari masa ke masa, partai ini terus memiliki kawalan terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, ia pada masa yang sama juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.
Penyaringan terhadap dakyah-dakyah politik juga rutin, dan RRC secara berang menghapuskan protes atau organisasi apapun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRC juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap CCP tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan. Baru-baru ini, Hu Jintao yang ingin memopulerkan gambaran konservatif, meningkatkan pengawalan pemernitahan atas harian-harian, termasuk harian-harian luar termasuk New York Times. Namun tidak dinafikan ini kemungkinan juga bersumber dari sifat harian-harian Barat yang sering menyeleweng dalam memberi laporan yang sebenarnya dan bersifat angkuh dan biadab serta tidak faham sensitivitas negara Timur.
Popularitas PKC di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Cina ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apapun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Cina adalah jurang sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.
Terdapat juga partai politik yang lain di RRC, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau parti yang rapat dengan PKC. PKC mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Cina (CPPCC) yang dipertimbangkan RRC. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apapun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.
3. Hak Asasi Manusia
Pemerintah RRC berpendapat bahwa hak asasi manusia sepatutnya mencakup kepuasan hidup dan kemajuan ekonomi. Dengan kata-kata berlainan, saat mengkaji dirinya, ia melihat kemajuan ekonomi dan kepuasan hidup rakyatnya sebagai meningkatkan situasi hak asasi manusianya, dan saat melihat situasi di negara-negara maju ia seringkali menotakan terdapat tingkat kriminalitas dan kemiskinan yang tinggi di tempat-tempat yang dikatakan mempunyai penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tinggi. Praktek melihat HAM seperti ini, diamalkan di kebanyakan negara timur yang lain.
Tetapi pemerintah Barat dan organisasi non-pemerintahan (NGO) mereka mengatakan bahwa penahanan secara sewenang-wenang dan menafikan hak tahanan untuk berkomunikasi dengan pihak luar, di samping pengakuan yang dipaksa, penyiksaan, dan pencabulan hak tawanan disamping menyekat kebebasan pers, bersuara, berkumpul, agama, privasi, dan hak pekerja adalah melanggar definisi hak asasi manusia mereka. Mereka mendakwa semua masalah ini bersumber pada keengganan kerajaan RRC memberikan hak menentang dan ketidaksempurnaan sistem kehakiman dalam melindungi hak asasi politik individu.
4. Etnis
RRC mendakwa ia merupakan satu negara yang memiliki banyak bangsa dan suku dan memberikan hak otonomi di Daerah Administrasi Minoritas kapada etnik bangsa minoritasnya. Ia juga mengutuk secara resmi chuvanis Han dan memberikan hak istimewa kepada suku-suku lain untuk memasuki institusi pendidikan tinggi disamping menjadi pegawai pemerintahan. Akan tetapi ia berhadapan dengan gerakan merdeka di provinsi Xizang (Tibet) dan provinsi Xinjiang. Gerakan-gerakan ini dan pemerhati luar mengkritik dasar-dasar etnisnya yang mengamalkan sistem memberikan uang menggalakan bangsa Cina Han berpindah ke kawasan-kawasan berkenaan sebagai chuvanis dan penjajahan dan menyekat gerakan merdeka apapun daripada berhasil. Bangsa Cina Han juga mengkritik dasar-dasar menberikan hak istimewa kepada etnik minoritas lain sebagai layanan kelas kedua terhadap mereka.
5. Ekonomi
Republik Rakyat Cina mencirikan ekonominya sebagai Sosialisme dengan ciri Cina. Sejak akhir 1978, kepemimpinan Cina telahmemperharui ekonomi dari ekonomi terencana Soviet ke ekonomi yang berorientasi-pasar tapi masih dalam kerangka kerja politik yang kaku dari Partai Komunis. Untuk itu para pejabat meningkatkan kekuasaan pejabat lokal dan memasang manajer dalam industri, mengizinkan perusahaan skala-kecil dalam jasa dan produksi ringan, dan membuka ekonomi terhadap perdagangan asing dan investasi. Kearah ini pemerintah mengganti ke sistem pertanggungjawaban para keluaga dalam pertanian dalam penggantian sistem lama yang berdasarkan penggabunggan, menambah kuasa pegawai setempat dan pengurus kilang dalam industri, dan membolehkan berbagai usahawan dalam layanan dan perkilangan ringan, dan membuka ekonomi pada perdagangan dan pelabuhan asing. Pengawasan harga juga telah dilonggarkan. Ini mengakibatkan Cina daratan berubah dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi campuran.
Pemerintah RRC tidak suka menekankan kesamarataan saat mulai membangun ekonominya, sebaliknya pemerintah menekankan peningkatan pendapatan pribadi dan konsumsi dan memperkenalkan sistem manajemen baru untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga memfokuskan diri dalam perdagangan asing sebagai kendaraan utama untuk pertumbuhan ekonomi, untuk itu mereka mendirikan lebih dari 2000 Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones, SEZ) di mana hukum investasi direnggangkan untuk menarik modal asing. Hasilnya adalah PDB yang berlipat empat sejak 1978. Pada 1999 dengan jumlah populasi 1,25 miliar orang dan PDB hanya $3.800 per kapita, Cina menjadi ekonomi keenam terbesar di dunia dari segi nilai tukar dan ketiga terbesar di dunia setelahUni Eropa dan Amerika Serikat dalam daya beli. Pendapatan tahunan rata-rata pekerja Cina adalah $1.300. Perkembangan ekonomi Cina diyakini sebagai salah satu yang tercepat di dunia, sekitar 7-8% per tahun menurut statistik pemerintah Cina. Ini menjadikan Cina sebagai fokus utama dunia pada masa kini dengan hampir semua negara, termasuk negara Barat yang mengkritik Cina, ingin sekali menjalin hubungan perdagangan dengannya. Cina sejak tanggal 1 Januari 2002 telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia.
Cina daratan terkenal sebagai tempat produksi biaya rendah untuk menjalankan aktivitaspengilangan, dan ketiadaan serikat sekerja amat menarik bagi pengurus-pengurus perusahaan asing, terutama karena banyaknya tenaga kerja murah. Pekerja di pabrik Cina biasanya dibayar 50 sen - 1 dolar Amerika per jam (rata-rata $0,86), dibandingkan dengan $2 sampai $2,5 diMeksiko dan $8.50 sampai $20 di AS. Buruh-buruh RRC ini seringkali terpaksa bekerja keras di kawasan berbahaya dan mudah ditindas majikan karena tiada undang-undang dan serikat pekerja yang bisa melindungi hak mereka.
Pada akhir 2001, tarif listrik rata-rata di Provinsi Guangdong adalah 0,72 yuan (9 sen Amerika) per kilowatt jam, lebih tinggi dari level rata-rata di Cina daratan 0,368 yuan (4 sen AS). Cina resmi menghapuskan "direct budgetary outlays" untuk ekspor pada 1 Januari 1991. Namun, diyakini banyak produsen ekspor Cina menerima banyak subsidi lainnya. Bentuk subsidi ekspor lainnya termasuk energi, bahan material atau penyediaan tenaga kerja. Ekspor dari produk agkrikultur, seperti jagung dan katun, masih menikmati subsidi ekspor langsung. Namun, Cina telah mengurangi jumlah subsidi ekspor jagung pada 1999 dan 2000.
Biaya bahan mentah yang rendah merupakan satu lagi aspek ekonomi Cina. Ini disebabkan persaingan di sekitarnya yang menyebabkan hasil berlebihan yang turut menurunkan biaya pembelian bahan mentah. Ada juga pengawasan harga dan jaminan sumber-sumber yang tinggal dari sistem ekonomi lama berdasarkan Soviet. Saat negara terus menswastakan perusahaan-perusahaan miliknya dan pekerja berpindah ke sektor yang lebih menguntungkan, pengaruh yang bersifat deflasi ini akan terus menambahkan tekanan keatas harga dalam ekonomi.
Insentif pajak "preferensial" adalah salah satu contoh lainnya dari subsidi ekspor. Cina mencoba mengharmoniskan sistem pajak dan bea cukai yang dijalankan di perusahaan domestik dan asing. Sebagai hasil, pajak "preferensial" dan kebijakan bea cukai yang menguntungkan eksportir dalam zona ekonomi spesial dan kota pelabuhan telah ditargetkan untuk diperbaharui.
Ekspor Cina ke Amerika Serikat sejumlah $125 miliar pada 2002; ekspor Amerika ke Cina sejumlah $19 miliar. Perbedaan ini desebabkan utamanya atas fakta bahwa orang Amerika mengonsumsi lebih dari yang mereka produksi dan orang Cina yang dibayar rendah tidak mampu membeli produk mahal Amerika. Amerika sendiri membeli lebih dari yang dibuatnya dan sekalipun rakyat RRC ingin membeli barangan buatan Amerika, mereka tidak dapat berbuat demikian karena harga barang Amerika terlalu tinggi. Faktor lainnya adalah pertukaran valuta yang tidak menguntungkan antara Yuan Cina dan dolar AS yang di"kunci" karena RRC mengikatkannya kepada kadar tetap 8 renminbi pada 1 dolar. Pada 21 Juli 2005, Bank Rakyat Cinamengumumkan untuk membolehkan mata uang renminbi ditentukan oleh pasaran, dan membolehkan kenaikan 0,3% sehari. . Ekspor Cina ke Amerika Serikat meningkat 20% per tahun, lebih cepat dari ekspor AS ke Cina. Dengan penghapusan kuota tekstil, RRC sudah tentu akan menguasai sebagian besar pasaran baju dunia.
Pada 2003, PDB Cina dari segi purchasing power parity mencapai $6,4 trilyun, menjadi terbesar kedua di dunia. Menggunakan penghitungan konvensional Cina diurutkan di posisi ke-7. Meski jumlah populasinya sangat besar, ini masih hanya memberikan PNB rata-rata per orang hanya sekitar $5.000, sekitar 1/7 Amerika Serikat. Laporan pertumbuhan ekonomi resmi untuk 2003 adalah 9,1%. Diperkirakan oleh CIA pada 2002 bahwa agrikultur menyumbangkan sebesar 14,5% dari PNB Cina, industri dan konstruksi sekitar 51,7% dan jasa sekitar 33,8%. Pendapatan rata-rata pedesaan sekitar sepertiga di daerah perkotaan, sebuah perbedaan yang telah melebar di dekade terakhir.
Oleh karena ukurannya yang amat luas dan budaya yang amat panjang sejarahnya, RRC mempunyai tradisi sebagai sebuah negara penguasa ekonomi. Dalam kata Ming Zeng, profesor pengurus di Shanghai, Dalam sebagian statistik, pada pengujung abad ke 16 sekalipun, RRC mempunyai sepertiga PDB. Amerika Serikat yang gagah pada masa kini hanya mempunyai 20%. Jadi, jika Anda membuat perbandingan sejarah ini, tiga atau empat ratus tahun terdahulu, Cina tentulah kuasa terbesar dunia. Percobaan mewujudkan kembali keadaan yang membanggakan ini sudah tentu adalah salah suatu tujuan orang Cina. Maka tidak mengherankan fenomena kebanjiran orang bukan Cina dunia yang lain mau mempelajari Bahasa Cina ini dan kegeraman Amerika dan Barat terhadap Cina secara umum terjadi pada skenario politik dunia pada hari ini.
Akan tetapi, jurang pengagihan kekayaan di antara pesisiran pantai dan kawasan pendalaman Cina masih amat besar. Untuk menandingi keadaan yang berpotensi mengundang bahaya ini, pemerintah melaksanakan strategi Pembangunan Cina Barat pada tahun 2000, Pembangunan Kembali Cina Timur Laut pada tahun 2003, dan Kebangkitan Kawasan Cina Tengah pada tahun 2004, semuanya bertujuan membantu kawasan pedalaman Cina turut membangun bersama.
6. Budaya
Norma tradisional Cina diperoleh dari versi ortodoks Konfusianisme, yang diajarkan di sekolah-sekolah dan bahkan merupakan bagian dari ujian pelayanan publik kekaisaran pada zaman dulunya. Akan tetapi keadaan tidak selalu begitu karena pada masa dinasti Qing umpamanya kekaisaran Cina terdiri dari banyak pemikiran seperti legalisme, yang di dalam banyak hal tidak serupa dengan Kong Hu Cu, dan hak-hak mengkritik kerajaan yang zalim dan perasaan moral invididu dihalangi oleh pemikir 'orthodoks'. Sekarang, adanya neo-Konfucianisme yang berpendapat bahawa ide demokrasi dan hak asasi manusia sejajar dengan nilai-nilai tradisional Konfuciusme 'Asia'.
Para pemimpin yang memulai langkah-langkah untuk mengubah masyarakat Cina setelah berdirinya RRC pada 1949 dibesarkan dalam lingkungan tua dan telah diajarkan norma hidup sesuai dengan lingkungan hidupnya. Meskipun mereka merupakan revolusioner yang mampu beradaptasi dengan zamannya, mereka tidak ingin mengubah budaya Cina secara besar-besaran. Sebagai pemerintah langsung, para pemimpin RRC mengganti aspek tradisional seperti kepemilikan tanah di desa dan pendidikan tetapi masih menyisakan aspek-aspek lainnya, misalnya struktur keluarga. Kebanyakan pemerhati luar berpendapat bahwa waktu setelah 1949 bukanlah sesuatu yang berbeda di RRC dibandingkan dengannya sebelum itu, malah merupakan penerusan cara hidup yang berpegang pada nilai-nilai lama masyarakat Cina. Pemerintah baru diterima tanpa protes apapun karena pemerintahan baru dianggap "mendapat mandat dari surga" untuk memerintah, mengambil-alih pucuk kepemimpinan dari kekuasaan lama dan mendapat rida para dewa. Seperti pada zaman lampau, pemimpin seperti Mao Zedong telah disanjung. Pergantian dalam masyarakat RRC tidak konsisten seperti yang didakwa.
Sepanjang masa pemerintahan RRC, banyak aspek budaya tradisi Cina dianggap sebagai seni lukis, peribahasa, bahasa, dan sebagainya yang lain telah coba dihapus oleh pemerintah seperti yang terjadi pada Revolusi Kebudayaan karena didakwa kolot, feodaldan berbahaya. Semenjak itu, Cina telah menyadari kesalahannya dan mencoba untuk memulihkannya semula, seperti reformasi Opera Beijing untuk menyuarakan propaganda komunisnya. Dengan berlalunya waktu, banyak aspek tradisi Cina telah diterima kerajaan dan rakyatnya sebagai warisan dan sebagian jati diri Cina. Dasar-dasar resmi pemerintah kini dibuat berlandaskan kemajuan dan penyambung peradaban RRC sebagai sebagian identitas bangsa. Nasionalisme juga diterapkan kepada pemuda untuk memberi legitimasi kepada pemerintahan Partai Komunis Cina
7. Hubungan Dagang Cina
Republik Rakyat Cina mempertahankan hubungan diplomatik dengan hampir seluruh negara di dunia, namun menetapkan syarat bahwa negara-negara yang ingin menjalin kerjasama diplomatik dengannya harus menyetujui klaim Cina terhadap Taiwan dan memutuskan hubungan resmi dengan pemerintah Republik Cina. Cina juga secara aktif menentang perjalanan ke luar negeri yang dilakukan pendukung kemerdekaan Taiwan seperti Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian serta Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14.
Pada 1971, RRC menggantikan Republik Cina sebagai wakil untuk "Cina" di PBB dan sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Cina juga pernah menjadi anggota Gerakan Non-Blok, dan kini tetap berperan sebagai anggota pengamat. Banyak dari kebijakan luar negerinya yang sekarang didasarkan pada konsepkebangkitan Cina yang damai.
Hubungan Cina-Amerika telah dirusak beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir. Titik-titik permasalahan termasuk pengeboman AS terhadap kedubes Cina di Belgrado pada tahun 1998 yang menewaskan tiga wartawan Cina, sebuah insiden yang disebut Cina sebagai kesengajaan namun oleh AS dinyatakan sebagai suatu kesalahan; jatuhnya pesawat AS di Tiongkok pada tahun 2001, di mana Cina menahan 24 awak pesawat tersebut dan merebut informasi yang sensitif dari pesawat tersebut, serta laporan Cox yang mengungkap aksi mata-mata Cina terhadap rahasia nuklir AS beberapa dekade sebelumnya.
Hubungan Cina-Jepang seringkali dibelenggu masalah keengganan Jepang untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf terhadap kekejamannya atas rakyat Cina dan negara Asia lain semasa Perang Dunia II, terutama dalam Pembantaian Nanjing. Sebagian badan bukan dari Barat dan pemerintah Barat mengkritik Cina kerana konon menafikan hak asasi manusia dan hubungan luar negerinya dengan pemerintah-pemerintah Barat terjejas oleh kejadian di Tian'anmen pada tahun 1989. Hak asasi manusia seringkali diungkit oleh pemerintahan-pemerintahan ini. Meskipun begitu, dengan pembangunan ekonomi Cina yang mendadak, pemerintahan-pemerintahan ini mulai menutup sebelah mata karena mau mengadakan hubungan perdagangan dengan Cina, sejajar dengan sikap hipokrit mereka. Ini dilihat semasa pemerintahan Bill Clinton di AS pada masa yang lalu, yang melihat isu hak asasi manusia tidak lagi ditekankan dalam perhubungan.
Pada bulan Mei tahun 1999, suatu pesawat perang B-2 Stealth Bomber menjatuhkan tiga buah bom yang setiap masing-masing berbobot 900 kg atas kantor kedutaan besar Cina di kota Beograd semasa pergolakan Kosovo. Bom-bom ini membunuh tiga rakyat Cina yang bekerja di kedutaan terkait. Amerika Serikat yang enggan bertanggung jawab atas kejadian yang disifatinya sebagai 'bencana' itu mengatakan bahwa hal itu adalah kesalahan menggunakan peta lama yang memberi maklumat tidak betul tentang kedudukan bangunan itu sebagai pangkalan senjata pemerintahan Yugoslavia. Pemerintah RRC tidak puas dengan penjelasan ini dan mendakwa bahwa hal itu sengaja dilakukan. Pada bulan April tahun 2001 pula, kapal terbang pengintip milik Amerika bernama EP-3E Aries II yang berada di atas pulau Hainan di Cina bertemu dengan pesawat jet Cina yang memperhatikan gerak-gerinya. Pesawat Cina terkait terhempas dan pemandunya terbunuh saat kapal pengintip AS terpaksa mengadakan pendaratan darurat di pulau Hainan. Cerita Amerika dan Cina mengenai kejadian ini berbeda sedikit kandungannya. Versi Amerika menyatakan bahwa pesawatnya berada di atas lautan internasional sedangkan RRC mendakwa ia berada di atas Zona Ekonomi Eksklusifnya. Kedua belah pihak menyalahkan pihak lawan bertanggung jawab atas insiden ini. 24 anak kapal Amerika ditahan selama 12 hari sebelum dilepaskan dan kejadian ini memberi dampak pada hubungan diplomatik kedua negara. Amerika pula tidak sedikit pun meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya saat pemerintah RRC mengambil keputusan atas dasar kasihan melepaskan anak-anak kapalnya itu. Satu lagi perkara terkait dengan laporan Cox, yang mendakwa pengitipan RRC telah mengkompromi rahasia-rahasia nuklir Amerika Serikat selama beberapa dekade.
Selain Taiwan, Cina terlibat dalam beberapa pertentangan wilayah lainnya:
• Aksai Chin, dikuasai Cina, diklaim oleh India
• Kepulauan Paracel, dikuasai Cina, diklaim oleh Vietnam dan Republik Cina
• Kepulauan Spratly, dipertentangkan antara Cina, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam
• Kepulauan Diaoyu/Kepulauan Senkaku, dikuasai Jepang, diklaim oleh Cina dan Republik Cina
• Arunachal Pradesh/Tibet Selatan, dikuasai India, diklaim oleh Cina
Pada tahun 2004, negara Rusia setuju untuk menyerahkan Kepulauan Yinlong dan sebagian Kepulauan Heixiazi kepada RRC, dan sekaligus menamatkan percekcokan perbatasan antara kedua negara itu. Kedua pulau ini terletak di antara persimpangan sungai Amurdan sungai Ussuri, dan sebelum itu diatur oleh Rusia dan dituntut oleh RRC. Perkara ini sepatutnya merapatkan dan mengeratkan persahabatan antara kedua negara, akan tetapi terdapat sedikit rasa tidak puas hati dari kedua belah pihak. Orang Rusia menyifati pemberian itu sebagai kelemahan pemerintahannya mempertahankan tanah yang dirampas semasa Perang Dunia II. Petani Cossack diKhabarovsk juga tidak suka dengan kehilangan tanah olahan mereka sementara berita tentang perjanjian ini di Cina Daratan disaring oleh pemerintah RRC. Sebagian komunitas Cina di Republik Cina dan orang Cina yang dapat mengatasi saringan ini mengkritik perjanjian ini dan menyifatinya sebagai pengakuan pemerintahan Rusia atas Mongolia Luar yang diserahkan oleh Dinasti Qing saat kalah perang di bawah Perjanjian Tidak Sama Rata termasuk Perjanjian Aigun pada tahun 1858 dan Konvensi Peking pada tahun 1860masa terdahulu sebagai pengganti penggunaan ekslusif minyak mentah Rusia. Perjanjian ini telah disahkan oleh Kongres Nasional Rakyat Cina dan Duma Negara Rusia tetapi tidak terlaksana hingga kini.
Di luar pendapat resmi negara RRC, menjadi populer untuk sejumlah nasionalis yang ekstrim untuk menuntut Mongolia, Tuva,Manchuria Luar, Kepulauan Rukyu, Bhutan, Lembah Hukawng di utara Myanmar dan kawasan timur laut Danau Balkhash di Asia Tengah.
8. Hubungan Dagang Indonesia-China
Hubungan antara Indonesia dan China adalah satu hal yang amat penting, baik bagi Indonesia maupun untuk China sendiri. Hubungan Bilateral Indonesia-China yang pernah membeku sepanjang pemerintahan Orde Baru, kini makin membaik, dan bahkan China merupakan salah satu mitra yang penting bagi Indonesia. Secara geopolitik, posisi Indonesia sangat strategis di kawasan Asia Pasifik dan Selat Malaka. Sedangkan secara ekonomi, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumberdaya alam dan mineral, baik di darat maupun di laut. Kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa ini jelas sangat menggoda negara-negara industri yang sedang maju saat ini seperti China untuk menguasainya, langsung ataupun tidak langsung. Disamping itu, dengan jumlah penduduk lebih dari 243 juta jiwa, Indonesia adalah pasar potensial bagi produk-produk negara-negara industri.
Sedangkan China sendiri adalah dulunya merupakan negara berkembang yang dimana pemerintahnya masih menerapkan sistem tertutup dan belum terbuka dengan negara lainnya, akan tetapi kini sudah berubah menjadi negara maju yang perekonomiannya terus berkembang pesat bahkan sudah mengalahkan perkembangan negara-negara diu kawasan Eropa, dan China sekarang adalah negara yang sangat terbuka dengan investasi asing semenjak liberalisasi ekonomi yang dibawa pada tahun 1979 oleh Den Xioping. Dengan menggunakan sistem open door policy atau membuka secara luas investasi asing yang akan masuk ke China, membuat negara ini semakin disegani dalam pertumbuhan ekonominya dan investor asing yang masuk ke China juga semakin banyak, ini dikarenakan iklim investasi di China sangat mendukung, dan para investor pun dipermudah birokrasinya oleh pemerintah setempat. Kemudian juga pertumbuhan ekonmi China tidak pernah lepas dari angka dua digit, menjadi alasan utama investor asing berbondong-bondong menginvestasikan properti atau sahamnya di China. Cadangan devisa China pada saat ini juga sudah mencapai 3 miliar USD mengalahkan Amerika Serikat, sehingga wajar dilihat dari faktanya yang ada pada saat ini bahwa China sekarang ini sudah menjadi superpowerbaru yang bisa menyaingi kekuatan dari Amerika Serikat terutama dalam hal ekonominya.
Hubungan bilateral antara China dan Indonesia terutama dalam bidang ekonomi saat ini terus meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya nilai perdagangan kedua negara, yang pada tahun 2008 mencapai US$ 31 miliar. Dalam lima tahun ke depan, Presiden Republik Indonesia (RI) Bapak Susilo B. Yudhoyono memperkirakan nilai perdagangan Indonesia-China akan mencapai US$ 50 miliar. Peningkatan hubungan bilateral tersebut, diungkapkan oleh Dubes China, tidak terlepas dari terjalinnya Free Trade Asean-China. Selain itu, China menganggap Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi sangat besar. Namun untuk merealisasikan potensi itu diperlukan penghapusan beberapa hambatan, baik dari pihak China maupun dari pihak Indonesia. Indonesia berharap lambannya realisasi dana pinjaman China agar bisa cepat terealisasikan sehingga bisa dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, dunia usaha China yang ingin berinvestasi di Indonesia juga memerlukan jaminan dari pemerintah RI untuk menghadapi risiko perubahan kebijakan pemerintah daerah.
Tampilnya Cina sebagai kekuatan besar di dunia, dianggap bisa membantu Indonesia mengimbangi pengaruh Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang di kawasan Asia Pasifik. Bagi Indonesia yang menginginkan kondisi stabil di kawasan, bermitra dengan China menjadi sesuatu yang tak terelakan sekaligus langkah strategis bagi kepentingan nasional.
Salah satu cara untuk mempererat hubungan satu negara dengan negara lainnya dalah dengan melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Dengan perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lain serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. Perdagangan internasional pada saat ini secara tidak langsung mendorong terjadinya globalisasi, hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya sistem inovasi teknologi informasi, perdagangan, reformasi politik, transnasionalisasi sistem keuangan, dan investasi. Dan ini bisa menjadi modal yang penting bagi suatu negara untuk menarik investor masuk ke dalam negerinya untuk menanam investasi di negarnya. Apalagi didukung dengan situasi politik yang kondusif dan lingkungan bisnis yang kompetitif di dalam negara tersebut, maka bukan tidak mungkin perkembangan ekonomi negara tersebut akan tumbuh semakin cepat.
Seperti halnya hubungan antara Indonesia dan China, hubungan ini sangat lekat dengan adanya perdagangan internasional, dan salah satu perdagangan diantara kedua negara ini yang masih baru dan juga masih berjalan sampai saat ini adalah adanya perdagangan bebas CAFTA (China Asean Free Trade Area).
Sejak CAFTA diterapkan, jumlah perusahaan China yang menanamkan investasi di Indonesia juga bertambah. Hingga akhir 2010 terdapat lebih dari seribu perusahaan China yang tercatat di Indonesia, dengan investasi langsung mencapai 2,9 miliar dollar AS atau naik 31,7 persen dari tahun sebelumnya. Dan juga produk-produk China yang masuk ke China juga menjadi sangat banyak dan bahkan membanjiri pasar lokal Indonesia. Dengan harganya yang relatif murah dan juga dari segi kualitas juga tidak kalah berbeda dengan barang-barang bermerek lainnya, membuat produk China diserbu oleh konsumen Indonesia yang rata-rata dalam memilih suatu produk dilihat dari harganya yang terjangkau terlebih dahulu.
Berbagai produk nasional yang terancam akan membanjirnya produk China antara lain dalam bidang : tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronika, ban, furnitur, industri permesinan, mainan anak-anak, serta otomotif. Dan akan masih banyak lagi produk-produk dari China yang akan membanjiri pasar Indonesia juga pemerintah tidak segera mengantisipasinya, dikarenakan Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial yang berada di kawasan Asia Tenggara, masyarakat Indonesia sudah terbiasa menjadi masyarakat yang konsumtif, yang hanya memikirkan untuk memilih barang semurah mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Sedangkan bagi Indonesia sendiri, Indonesia hanya bisa mengirim bahan-bahan mentah seperti hasil bumi untuk dijadikan komuditas ekspor ke China dalam rangka CAFTA ini. Dimana harganya pun masih relatif murah sehingga pendapatan untuk negara juga tidak terlaru besar. Untuk ekspor ke China sendiri yang paling dominan adalah ekspor biji kakao. Indonesia memang dikenal sebagai penghasil biji kakao yang baik dan juga berkualitas tinggi, tidak heran kalau sector inilah yang menjadi andalan Indonesia untuk ekspor ke China. Akan tetapi ekspor ini bukan tanpa halangan, karena banyak negara yang menjadi pesaing dalam ekspor produk ini, seperti misalnya Italia dan juga Malaysia. Indonesia sendiri kini berada dalam urutan kelima dalam pemasok biji kakao ke negara China dengan nilai USD 25,12 juta (9,63 %) pada tahun 2009.
Dengan banyaknya saingan yang ada maka, ini perlu dijadikan perhatian yang serius bagi pemerintah Indonesia yang dimana Indonesia sebagai negara berkembang harus bisa untuk mengolah atau memilih ekspor dengan pendapatan yang cukup besar, jangan hanya bisa mengekspor barang mentah saja, atau hasil bumi saja, paling tidak Indonesia harus sudah bisa mengekspor barang setengah jadi bahkan barang yang sudah jadi, sehingga pendapatan untuk negara juga semakin bertambah besar. Karena selama ini, ekspor Indonesia didominasi produk mentah dan bahan baku seperti biji kakao, kemudian minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak mentah. Sementara itu, impor dari China sudah berbentuk barang setengah jadi dan barang yang sudah jadi terutama dalam bidang tekhnologi. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Atma Jaya, A Prasetyantoko menambahkan, ada beberapa penyelamatan jangka pendek terkait pemberlakuan CAFTA itu, yakni perlindungan produk dalam negeri (safeguard), program antidumping maupun kewajiban mencantumkan produk sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut dia, CAFTA dalam jangka menengah memberi kesempatan untuk memacu daya saing perekonomian domestik. Dalam jangka menengah, perlu memanfaatkan peluang dengan mengidentifikasi sektor yang komplemen terhadap produk China, mendorong peluang non perdagangan seperti investasi langsung untuk kapasitas produksi dan memperbaiki logistik.
Pemerintah tampaknya tidak perlu renegosiasi perjanjian perdagangan ASEAN-China, karena lebih menyulitkan dan membutuhkan proses lama. Karena proses negosisasi ini sendiri bukan hanya Indonesia saja yang terlibat, akan tetapi Negara-negara ASEAN juga harus ikut terlibat, karena perdagan bebas ini melingkupi keseluruhan negara-negara Asia Tenggara. Menurut Anggito Abimanyu seorang pengamat ekonomi Perjanjian CAFTA yang disepakati menteri perdagangan ASEAN-China, ada tiga. Pertama, CAFTA tetap dilanjutkan dan tidak ada rencana notifikasi karena kerugian akibat kecurangan perdagangan (unfair trade). Kedua, bila suatu negara mengalami defisit, negara surplus harus mendorong impor. Ketiga, pembentukan tim pengkajian terhadap perdagangan bilateral[7]. Bila memang ada kerugian akibat perdagangan bebas, maka membutuhkan biaya mahal dan proses panjang untuk membuktikan hal tersebut. Selain itu, kesepakatan bukan hanya dengan China tapi juga dengan negara ASEAN.
Hubungan dagang Indonesia-China dilihat dari data ekspor non-migas tidak terlalu signifikan dibanding dengan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Jepang atau Singapore. Pasar ketiga negara tersebut mampu menyerap hampir mencapai 50% dari total ekspor non-migas Indonesia. Sedangkan pasar China hanya mampu menyerap tidak lebih dari 3,7% dari total ekspor non-migas Indonesia, hampir sama dengan rata-rata negara lain di luar Amerika Serikat, Jepang dan Singapore. Angka ekspor Indonesia ke China relatif stabil sejak tahun 1998. Bagi Indonesia tahun 1998 merupakan tahun dampak terbesar bagi perekonomian, tetapi setelah tahun tersebut sampai 2001, ekspor Indonesia ke negeri China tidak berubah banyak. Malah tahun 2001 cenderung menunjukkan penurunan dibanding tahun 2000, yaitu dari USD 1,8 juta menjadi hanya USD 1,6 juta.
Kondisi perdagangan Indonesia-China yang relatif tidak berubah ini dapat disebabkan oleh beberapa pertimbangan:
(1) Pengusaha ekspor Indonesia tampaknya masih memandang bahwa pasar utama yang menggiurkan tetap ketiga negara tersebut. Sebenarnya kalau diteliti lebih jauh, pasar utama Indonesia adalah Amerika dan Jepang. Singapore lebih merupakan pasar antara (intermediate export market), sebab umumnya produk Indonesia yang menuju Singapore umumnya di re-ekspor oleh Singapore ke negara lain sebagai final destination
(2) Indonesia belum menganggap China sebagai pasar yang prospektif, terutama karena umumnya produk-produk Indonesia masih berorientasi primary sector
(3) Pasar China relatif baru bagi Indonesia karena itu memerlukan upaya dan biaya yang lebih besar dibanding dengan pasar ekspor utama yang telah terbangun selama ini.
9. Indonesia-China Setelah Pemberlakuan CAFTA
Adanya globalisasi menyebabkan perekonomian suatu Negara dengan Negara lainnya menjadi saling berhubungan. Hubungan tersebut menyebabkan adanya perdagangan internasional antara satu Negara dengan Negara lain. Perdagangan internasional secara sederhana didefinisikan sebagai proses tukar menukar barang dan atau jasa dari suatu Negara ke Negara lainnya. Perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan sumber daya antar Negara, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di suatu Negara, dan untuk menambah pendapatan Negara.
China-ASEAN Free Trade (CAFTA) merupakan kesepakatan antara negara China dengan negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para anggota CAFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cina dan ASEAN. Indonesia adalah salah satu Negara ASEAN yang ikut tergabung dan menyepakati kesepakatan tersebut.
Jika kita menganalisis perdagangan antara Indonesia dan China sebelum diberlakukannya CAFTA, kita bisa lihat bahwa produk-produk China banyak beredar di pasar Indonesia dan neraca perdagangan Indonesia-China pun mengalami defisit. Apalagi setelah diberlakukannya CAFTA produk-produk China akan terbebas dari bea masuk sehingga akan mudah beredar di Indonesia dan membanjiri pasar Indonesia serta akan menyebabkan semakin terpuruklah neraca perdagangan Indonesia-China. Perdagangan antara Indonesia-China sangat menarik untuk di analisis, apalagi setelah diberlakukannya CAFTA. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan mengambil judul “Analisis Perdagangan Indonesia-China Setelah Pemberlakukannya CAFTA”
Apabila kita menganalisis neraca perdagangan Indonesia-China yang bersumber dari data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, maka kita bisa melihat bahwa sebelum diberlakukannya CAFTA yaitu dari tahun 2006 sampai 2009 neraca perdagangan Indonesia hanya mengalami surplus pada tahun 2006 dan 2007 sebesar US1.706.676,2 dan US1.117.635,6. Sedangkan tahun 2008 dan 2009 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US3.610.665,2 dan US2.502.843,2.
Setelah diberlakukannya CAFTA yaitu pada januari tahun 2010, neraca perdagangan Indonesia semakin terpuruk dan terus mengalami defisit. Tahun 2010 sampai 2012 (bulan Juni), neraca perdagangan Indonesia-China defisit sebesar US4,731.607,1, US3.271.182,4, dan US3.843.665,6. Disatu sisi pemberlakuan CAFTA memang mendongkrak ekspor Indonesia ke China. Namun disisi lain, besarnya jumlah ekspor Indonesia ke China lebih sedikit dibandingkan jumlah impor yang dilakukan China ke Indonesia. Produk unggulan yang di impor China ke Indonesia diantaranya produk elektronik, produk barang kimia, barang-barang manufaktur serta mesin dan peralatan transportasi. Sedangkan produk yang menjadi unggulan Indonesia yang di ekspor ke China diantaranya bahan bakar mineral dan pelumas, minyak hewani dan tumbuhan. Produk unggulan China merupakan produk yang mudah untuk diperbaharui, sedangkan produk yang menjadi unggulan ekspor Indonesia adalah produk-produk primer yang sulit untuk diperbaharui. Hal itulah yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia-China mengalami defisit.
Selain itu, ada beberapa keunggulan produk-produk China sehingga dapat bersaing di pasar global khususnya jika dibandingkan dengan produk domestik Indonesia di pasar indonesia yaitu antara lain, pertama similarity index produk China dari tahun 1998-2008 terus meningkat. Kedua, gap produktivitas tenaga kerja Indonesia dengan China semakin lebar. Ketiga, pemerintah China memiliki plan action yang jelas untuk menata sector industrinya. Keempat, pemerintah China memiliki komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang pro bisnis. Kelima, otoritas moneter China mampu mendorong perbankan untuk memberikan bunga kredit yang ringan.
Perdagangan antara Indonesia-China dari sebelum diberlakukannya CAFTA memang sudah terlihat tidak menguntungkan pihak Indonesia. Ini dikarenakan produk Indonesia kurang memiliki daya saing jika dibandingkan dengan produk china. Hal tersebut ditambah dengan produk ekspor unggulan Indonesia ke China merupakan produk primer yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk diperbaharui. Berbanding terbalik dengan Indonesia, produk unggulan ekspor China ke Indonesia merupakan produk yang mudah untuk diperbaharui dan memiliki harga yang relative murah. Sehingga menyebabkan produk domestic Indonesia kalah bersaing dengan produk China di rumahnya sendiri dan ini berimbas pada defisitnya neraca perdagangan Indonesia-China, apa lagi setelah pemberlakuan CAFTA. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen yang kuat baik dari pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk Indonesia agar memiliki daya saing di pasar global khususnya China.
10. Kerjasama Bilateral Indonesia dan China
Kerja sama bilateral Indonesia dan China merupakan suatu hubungan diplomatik yang bersifat idealis dan kompetitif. Banyaknya hal yang menguntungkan dari kerjasamaini, akan menciptakan suatu hubungan bilateral yang dinamis, bersama dengan persaingan produk Cina yang menjamur di pasaran Indonesia, membuat komditi pasarIndonesia pun, harus segera dapat menyeimbangkan pendapatan distribusi penyebaranproduk China, yang telah menduduki pasaran tingkat atas pada sistem distribusian.Namun dibalik persaingan ekonomi, di kedua negara ini, yakni Indonesia dan China, kedua negara ini begitu banyak membangun diplomasi di bidang lain, selain di bidang ekonomi,Indonesia dan China terlibat dalam G-20, dan termasuk dalam ASEAN plus 3, dan Organisasi perdagangan WTO.
Ini membuktikan, bahwa Indonesia dan China masih memiliki hubungan yang berkesinambungan dalam hal kerjasama politik, yang dimana hubungan ini masih sangat diperlukan untuk saling mendukung dalam upaya meningkatkan dukungan intensitas kepercayaan internasional.
Banyaknya produk China yang menjamur di pasaran Indonesia, dikarenakan, keahlian para pengusaha dari China, yang mampu membaca situasi pasar Indonesia, yang kurang mengembangkan industri kecilnya, yang dinilai berpotensi menjadi salah satu pengembangan hegemoni baru, untuk menghasilkan komoditi yang cukup bagus bagi pasaran ekspor di luar negeri.
Hal ini menjadi sebuah problema tersedendiri yang telah dimanfaatkan China, untuk membidik pasaran Indonesia, yang dinilai oleh China, Indonesia masih mengalami pendapatan ekonomi masyarakatnya. Sehingga sebuah pencitraan konsumsi pasar baru, diciptakan oleh China, untuk mencari keuntungan tersendiri dari efek keadaan Indonesiayang rata-rata penduduknya memiliki income per kapita yang kecil, dalam statistik perekonomiannya. Diluar dari permasalahan persaingan bisnis ekonomi, Indonesia dam China, harus dapat saling memahami, untuk lebih jauh mengadakan pendekatan ke arah bidang yang lain.
Indonesia dapat mempelajari dari sistem hukum China, mengenai pemberantasan Korupsi, yang dilaksanakan Pemerintah China dengan tegas. China telah berhasil menyelesaikan dengan tegas, mengenai ekspansi korupsi, dengan menggunakan sistem hukum yang cukup berat, bagi para pelaku Korupsi di negeri China tersebut. Indonesiaharus lebih bersikap dewasa dalam mengelola lebih jauh mengenai hubungan diplomasi yang kondusif dengan China. Selain AFTA China yang masuk ke dalam regionalisme ASEAN, Indonesia harus dapat dengan cermat membidik celah, untuk menyeimbangkan sektor ekonominya, agat tidak terjadi konjungtivitas terlalu jauh dengan China.
BAB III
KESIMPULAN
Hubungan antara Indonesia dan China yang sebelumnya sempat kurang baik dan tidak terlaru dekat pada era rezim orde lama kini berangsur membaik dan bahkan sekarang menjadi mitra dagang yang cukup strategis, salah satu perwujudan dari hubungan mitra dagang yang baik antara China dan juga Indonesia adalah dengan adanya CAFTA (China ASEAN Free Trade Area) yang dimana CAFTA ini sebenarnya dimulai ketika era Megawati namun itu hanya pondasi awal, dan implementasi yang nyata dari perjanjian CAFTA itu dimulai pada 1 januari 2010. Pada awal dimulainya CAFTA ini, Indonesia sudah diresahkan dengan membanjirnya produk-produk China di pasaran lokal, yang membuat pengusaha dalam negeri kita kewalahan dan bahkan ada yang gulung tikar, dan ini merupakan hal yang sangat harus diperhatikan oleh pemerintah, yang dimana pemerintah harus bisa melindungi masyarakatnya dari serbuah produk-produk asing. Oleh karena itu perlu pemerintah harus mengkaji benar manfaat dan juga kerugian yang di dapat dari CAFTA ini, karena kalau tidak secepatnya diantisipasi bukan tidak mungkin pasar lokal akan diisi penuh oleh produk China dan pengusaha lokal hanya bisa tertunduk lesu dan melihat toko-tokonya tutup gulung tikar.
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
People’s Republic of China (PRC) kembali ke era open-door policy setelah 30 tahun (1949-1979) hidup dalam ekonomi autarky, di bawah Partai Komunis China (PKC) Mao Zedong. Autarky adalah perekonomian self-reliance dan tertutup dari interaksi perekonomian global. China kini kembali menarik perhatian ekonomi dunia. Sejarah China modern relatif unik dibanding negara-negara lain di Asia. Sebenarnya, gerakan China modern dan gerakan menegakkan sistem demokrasi telah di mulai sejak awal abad 20, ketika revolusi kaum nasionalis tahun 1911 mampu meruntuhkan 2000 tahun sistem kerajaan menjadi sistem republik. Revolusi ini ternyata menimbulkan konflik baru yang berkepanjangan dan memunculkan PKC di 1921 yang akhirnya justru mengalahkan kaum nasionalis di tahun 1949.
Mao Zedong memproklamasikan PRC di hadapan setengah juta massa di Tiananmen Square pada Oktober 1949, dengan sistem baru, central atau state planning, meninggalkan sistem demokrasi yang diintrodusir kaum nasionalis. Kaum nasionalis yang kalah kemudian membentuk negara China-Taiwan, yang sampai kini tetap menjadi persoalan dalam hubungannya dengan PRC. Pada Juni 1989, 40 tahun kemudian, Tiananmen Square kembali membuat sejarah – yang kini berdarah – akibat pembantaian pemerintah atas kaum protestor yang menuntut China menjadi lebih demokratis sebagai pengganti konsep central planning.
Deng Xiaopeng yang dikenal sebagai tokoh paling reformis di PKC, yang in charge, telah memainkan peranan penting mengantarkan China dari centrally planned economy menuju market-oriented economy. Menurut Deng, to get rich is glorious. Bahkan, ia menyatakan bahwa untuk membuat China menjadi lebih makmur, China dapat menggunakan market economy tanpa harus berubah sebagai negara sosialis, istilah yang kemudian dikenal sebagai socialist market economy. Sikap kebijakan ini oleh Lasserre dan Schutte (1999) disebut sebagai economic pragmatism karena tidak terlalu jelas dan refromasi ekonomi bersifat open-ended. Dengan sikap yang pragmatis, Deng menyatakan bahkan it doesn’t matter whether the cat is black or white, so long as it catches mice. Setelah Deng tiada, kemungkinan reformasi di bidang ekonomi akan terhambat karena munculnya kembali kaum hardliners yang ingin mengembalikan China ke era sosialis murni. Tetapi, banyak pengamat ekonomi China cenderung menyatakan bahwa proses reformasi yang sedang berjalan di China sesungguhnya merupakan proses yang disebut sebagai point of no return (Taylor, 1995).Para pemimpin China yang datang kemudian, sampai sekarang, tampaknya tidak punya pilihan lain kecuali meneruskan ide open-door policy sebagai pilihan kebijakan yang diangap dapat meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Pilihan inilah yang kini menarik dan makin meyakinkan dunia bahwa China makin menuju ke sistem terbuka dan makin terintegrasi dalam interaksi ekonomi dunia (Mayer, et.al., 1993).
2. Rumusan Masalah
Berdasaran uraian Latar Belakang di atas, maka timbul Perumusan Masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana awal mulanya sejarahnya China?
2. Apa saja Politik, Etnis, Budaya dan Ekonomi di negara China?
3. Bagaimana hubungan dagang di Negara China?
4. Bagaimana hubungan dagang Indonesia – China terbentuk?
3. Tujuan Penulisan Makalah
Tujuan Penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk mengetahui Sejarah awal mula nagara China terbentuk.
2. Untuk mengetahui Politik, Etnis, Budaya dan Ekonomi di negara China.
3. Untuk mngetahui hubungan dagang di Negara China.
4. Untuk mengetahui awal hubungan dagang Indonesia – China terbentuk.
5. Manfaat Penulisan Makalah
Manfaat dari penulisan Makalah ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis
Memberikan informasi tentang perdagangan China di Indonesia
2. Manfaat Praktis
a. memberikan pengetahuan tentang perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung di Negara China.
b. Memberikan wawasan tentang Negara China yang penjualannya sedang berkembang di Negara ASEAN.
BAB II
KERJASAMA INDONESIA – CHINA DALAM BIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL
1. Sejarah China
Setelah Perang Dunia II, Perang Saudara Cina antara Partai Komunis Cina danKuomintang berakhir pada 1949 dengan pihak komunis menguasai Cina Daratan dan Kuomintang menguasai Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Cina dan mendirikan sebuah negara komunis.
Para pendukung Era Maoisme, yang terdiri dari kebanyakan rakyat Cina miskin dan lebih tradisionil atau nasionalis dan pemerhati asing yang percaya kepada komunisme, mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan Cina dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan, yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Mereka juga yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan penting dalam mempercepat perkembangan Cina dan menjernihkan kebudayaan mereka. Pihak pendukung juga ragu terhadap statistik dan kesaksian yang diberikan mengenai jumlah korban jiwa dan kerusakan lainnya yang disebabkan kampanye Mao.
Meskipun begitu, para kritikus rezim Mao, yang terdiri dari mayoritas analis asing dan para peninjau serta beberapa rakyat Cina, khususnya para anggota kelas menengah dan penduduk kota yang lebih terbuka pemikirannya, mengatakan bahwa pemerintahan Mao membebankan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, dan yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan berperan atau mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan budaya Cina. Lompatan Jauh ke Depan, pada khusunya, mendahului periode kelaparan yang besar di Cina yang, menurut sumber-sumberBarat dan Timur yang dapat dipercaya, mengakibatkan kematian 45 juta orang; kebanyakan analis Barat dan Cina mengatakan ini disebabkan Lompatan Jauh ke Depan namun Mao dan lainnya mengatakan ini disebabkan musibah alam; ada juga yang meragukan angka kematian tersebut, atau berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau sebab politis lainnya pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek.
Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an, Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Cina. Kongres Rakyat Nasional melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Mao tetap menjadi ketua partai namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan lainnya yang memulai reformasi keuangan.
Pada 1966 Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan, yang dilihat lawannya (termasuk analis Barat dan banyak remaja Cina kala itu) sebagai balasan terhadap rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk mendukung pemikirannya dan menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu, namun oleh pendukungnya dipandang sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung dan sebuah langkah asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya dari masyarakat Cina. Kekacauan pun timbul namun hal ini segera berkurang di bawah kepemimpinan Zhou Enlai di mana para kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping berhasil memperoleh kekuasaan dan janda Mao, Jiang Qing beserta rekan-rekannya, Kelompok Empat, yang telah mengambil alih kekuasaan negara, ditangkap dan dibawa ke pengadilan.
Sejak saat itu, pihak pemerintah telah secara bertahap (dan telah banyak) melunakkan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya, dan telah memulai perpindahan ekonomi Cina menuju sistem berbasiskan pasar.
Para pendukung reformasi keuangan – biasanya rakyat kelas menengah dan pemerhati Barat berhaluan kiri-tengah dan kanan – menunjukkan bukti terjadinya perkembangan pesat pada ekonomi di sektor konsumen dan ekspor, terciptanya kelas menengah (khususnya di kota pesisir di mana sebagian besar perkembangan industri dipusatkan) yang kini merupakan 15% dari populasi, standar hidup yang kian tinggi (diperlihatkan melalui peningkatan pesat pada GDP per kapita, belanja konsumen, perkiraan umur, persentase baca-tulis, dan jumlah produksi beras) dan hak dan kebebasan pribadi yang lebih luas untuk masyarakat biasa.
Para pengkritik reformasi ekonomi – biasanya masyarakat miskin di Cina dan pemerhati Barat berhaluan kiri, menunjukkan bukti bahwa proses reformasi telah menciptakan kesenjangan kekayaan, polusi lingkungan, korupsi yang menjadi-jadi, pengangguran yang meningkat akibat PHK di perusahaan negara yang tidak efisien, serta telah memperkenalkan pengaruh budaya yang kurang diterima. Akibatnya mereka percaya bahwa budaya Cina telah dikorupsi, rakyat miskin semakin miskin dan terpisah, dan stabilitas sosial negara semakin terancam.
Meskipun ada kelonggaran terhadap kapitalisme, Partai Komunis Cina tetap berkuasa dan telah mempertahankan kebijakan yang mengekang terhadap kumpulan-kumpulan yang dianggap berbahaya, seperti Falun Gong dan gerakan separatis di Tibet. Pendukung kebijakan ini – biasanya penduduk pedesaan dan mayoritas kecil penduduk perkotaan, menyatakan bahwa kebijakan ini menjaga stabilitas dalam sebuah masyarakat yang terpecah oleh perbedaan kelas dan permusuhan, yang tidak mempunyai sejarah partisipasi publik, dan hukum yang terbatas. Para pengkritik – umumnya minoritas dari rakyat Cina, para rakyat pelarian Cina di luar negeri, penduduk Taiwan dan Hong Kong, etnis minoritas seperti bangsa Tibet dan pihak Barat, mengatakan bahwa kebijakan ini melanggarhak asasi manusia yang dikenal komunitas internasional, dan mereka juga mengklaim hal tersebut mengakibatkan terciptanya sebuahnegara polisi, yang menimbulkan rasa takut.
Cina mengadopsi konstitusi yang kini digunakan pada 4 Desember 1982.
2. Politik China
Menurut definisi resminya, RRC merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada kebanyakan abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Cina merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu. Setelah tahun 1911 pula, Cina diperintah secara otokratis oleh KMT dan beberapa panglima perang dan setelah 1949 pula didobrak partai komunis Cina.
Rezim PRC sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Cina semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara berdasarkan demokrasi, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRC dikawal oleh Partai Komunis Cina (CCP). Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, sepertipemilu yang sekarang diadakan di peringkat kampung dan sebagian badan perwakilan menampakkan sikap tegas mereka dari masa ke masa, partai ini terus memiliki kawalan terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, ia pada masa yang sama juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.
Penyaringan terhadap dakyah-dakyah politik juga rutin, dan RRC secara berang menghapuskan protes atau organisasi apapun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRC juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap CCP tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan. Baru-baru ini, Hu Jintao yang ingin memopulerkan gambaran konservatif, meningkatkan pengawalan pemernitahan atas harian-harian, termasuk harian-harian luar termasuk New York Times. Namun tidak dinafikan ini kemungkinan juga bersumber dari sifat harian-harian Barat yang sering menyeleweng dalam memberi laporan yang sebenarnya dan bersifat angkuh dan biadab serta tidak faham sensitivitas negara Timur.
Popularitas PKC di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Cina ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apapun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Cina adalah jurang sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.
Terdapat juga partai politik yang lain di RRC, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau parti yang rapat dengan PKC. PKC mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Cina (CPPCC) yang dipertimbangkan RRC. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apapun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.
3. Hak Asasi Manusia
Pemerintah RRC berpendapat bahwa hak asasi manusia sepatutnya mencakup kepuasan hidup dan kemajuan ekonomi. Dengan kata-kata berlainan, saat mengkaji dirinya, ia melihat kemajuan ekonomi dan kepuasan hidup rakyatnya sebagai meningkatkan situasi hak asasi manusianya, dan saat melihat situasi di negara-negara maju ia seringkali menotakan terdapat tingkat kriminalitas dan kemiskinan yang tinggi di tempat-tempat yang dikatakan mempunyai penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tinggi. Praktek melihat HAM seperti ini, diamalkan di kebanyakan negara timur yang lain.
Tetapi pemerintah Barat dan organisasi non-pemerintahan (NGO) mereka mengatakan bahwa penahanan secara sewenang-wenang dan menafikan hak tahanan untuk berkomunikasi dengan pihak luar, di samping pengakuan yang dipaksa, penyiksaan, dan pencabulan hak tawanan disamping menyekat kebebasan pers, bersuara, berkumpul, agama, privasi, dan hak pekerja adalah melanggar definisi hak asasi manusia mereka. Mereka mendakwa semua masalah ini bersumber pada keengganan kerajaan RRC memberikan hak menentang dan ketidaksempurnaan sistem kehakiman dalam melindungi hak asasi politik individu.
4. Etnis
RRC mendakwa ia merupakan satu negara yang memiliki banyak bangsa dan suku dan memberikan hak otonomi di Daerah Administrasi Minoritas kapada etnik bangsa minoritasnya. Ia juga mengutuk secara resmi chuvanis Han dan memberikan hak istimewa kepada suku-suku lain untuk memasuki institusi pendidikan tinggi disamping menjadi pegawai pemerintahan. Akan tetapi ia berhadapan dengan gerakan merdeka di provinsi Xizang (Tibet) dan provinsi Xinjiang. Gerakan-gerakan ini dan pemerhati luar mengkritik dasar-dasar etnisnya yang mengamalkan sistem memberikan uang menggalakan bangsa Cina Han berpindah ke kawasan-kawasan berkenaan sebagai chuvanis dan penjajahan dan menyekat gerakan merdeka apapun daripada berhasil. Bangsa Cina Han juga mengkritik dasar-dasar menberikan hak istimewa kepada etnik minoritas lain sebagai layanan kelas kedua terhadap mereka.
5. Ekonomi
Republik Rakyat Cina mencirikan ekonominya sebagai Sosialisme dengan ciri Cina. Sejak akhir 1978, kepemimpinan Cina telahmemperharui ekonomi dari ekonomi terencana Soviet ke ekonomi yang berorientasi-pasar tapi masih dalam kerangka kerja politik yang kaku dari Partai Komunis. Untuk itu para pejabat meningkatkan kekuasaan pejabat lokal dan memasang manajer dalam industri, mengizinkan perusahaan skala-kecil dalam jasa dan produksi ringan, dan membuka ekonomi terhadap perdagangan asing dan investasi. Kearah ini pemerintah mengganti ke sistem pertanggungjawaban para keluaga dalam pertanian dalam penggantian sistem lama yang berdasarkan penggabunggan, menambah kuasa pegawai setempat dan pengurus kilang dalam industri, dan membolehkan berbagai usahawan dalam layanan dan perkilangan ringan, dan membuka ekonomi pada perdagangan dan pelabuhan asing. Pengawasan harga juga telah dilonggarkan. Ini mengakibatkan Cina daratan berubah dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi campuran.
Pemerintah RRC tidak suka menekankan kesamarataan saat mulai membangun ekonominya, sebaliknya pemerintah menekankan peningkatan pendapatan pribadi dan konsumsi dan memperkenalkan sistem manajemen baru untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga memfokuskan diri dalam perdagangan asing sebagai kendaraan utama untuk pertumbuhan ekonomi, untuk itu mereka mendirikan lebih dari 2000 Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones, SEZ) di mana hukum investasi direnggangkan untuk menarik modal asing. Hasilnya adalah PDB yang berlipat empat sejak 1978. Pada 1999 dengan jumlah populasi 1,25 miliar orang dan PDB hanya $3.800 per kapita, Cina menjadi ekonomi keenam terbesar di dunia dari segi nilai tukar dan ketiga terbesar di dunia setelahUni Eropa dan Amerika Serikat dalam daya beli. Pendapatan tahunan rata-rata pekerja Cina adalah $1.300. Perkembangan ekonomi Cina diyakini sebagai salah satu yang tercepat di dunia, sekitar 7-8% per tahun menurut statistik pemerintah Cina. Ini menjadikan Cina sebagai fokus utama dunia pada masa kini dengan hampir semua negara, termasuk negara Barat yang mengkritik Cina, ingin sekali menjalin hubungan perdagangan dengannya. Cina sejak tanggal 1 Januari 2002 telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia.
Cina daratan terkenal sebagai tempat produksi biaya rendah untuk menjalankan aktivitaspengilangan, dan ketiadaan serikat sekerja amat menarik bagi pengurus-pengurus perusahaan asing, terutama karena banyaknya tenaga kerja murah. Pekerja di pabrik Cina biasanya dibayar 50 sen - 1 dolar Amerika per jam (rata-rata $0,86), dibandingkan dengan $2 sampai $2,5 diMeksiko dan $8.50 sampai $20 di AS. Buruh-buruh RRC ini seringkali terpaksa bekerja keras di kawasan berbahaya dan mudah ditindas majikan karena tiada undang-undang dan serikat pekerja yang bisa melindungi hak mereka.
Pada akhir 2001, tarif listrik rata-rata di Provinsi Guangdong adalah 0,72 yuan (9 sen Amerika) per kilowatt jam, lebih tinggi dari level rata-rata di Cina daratan 0,368 yuan (4 sen AS). Cina resmi menghapuskan "direct budgetary outlays" untuk ekspor pada 1 Januari 1991. Namun, diyakini banyak produsen ekspor Cina menerima banyak subsidi lainnya. Bentuk subsidi ekspor lainnya termasuk energi, bahan material atau penyediaan tenaga kerja. Ekspor dari produk agkrikultur, seperti jagung dan katun, masih menikmati subsidi ekspor langsung. Namun, Cina telah mengurangi jumlah subsidi ekspor jagung pada 1999 dan 2000.
Biaya bahan mentah yang rendah merupakan satu lagi aspek ekonomi Cina. Ini disebabkan persaingan di sekitarnya yang menyebabkan hasil berlebihan yang turut menurunkan biaya pembelian bahan mentah. Ada juga pengawasan harga dan jaminan sumber-sumber yang tinggal dari sistem ekonomi lama berdasarkan Soviet. Saat negara terus menswastakan perusahaan-perusahaan miliknya dan pekerja berpindah ke sektor yang lebih menguntungkan, pengaruh yang bersifat deflasi ini akan terus menambahkan tekanan keatas harga dalam ekonomi.
Insentif pajak "preferensial" adalah salah satu contoh lainnya dari subsidi ekspor. Cina mencoba mengharmoniskan sistem pajak dan bea cukai yang dijalankan di perusahaan domestik dan asing. Sebagai hasil, pajak "preferensial" dan kebijakan bea cukai yang menguntungkan eksportir dalam zona ekonomi spesial dan kota pelabuhan telah ditargetkan untuk diperbaharui.
Ekspor Cina ke Amerika Serikat sejumlah $125 miliar pada 2002; ekspor Amerika ke Cina sejumlah $19 miliar. Perbedaan ini desebabkan utamanya atas fakta bahwa orang Amerika mengonsumsi lebih dari yang mereka produksi dan orang Cina yang dibayar rendah tidak mampu membeli produk mahal Amerika. Amerika sendiri membeli lebih dari yang dibuatnya dan sekalipun rakyat RRC ingin membeli barangan buatan Amerika, mereka tidak dapat berbuat demikian karena harga barang Amerika terlalu tinggi. Faktor lainnya adalah pertukaran valuta yang tidak menguntungkan antara Yuan Cina dan dolar AS yang di"kunci" karena RRC mengikatkannya kepada kadar tetap 8 renminbi pada 1 dolar. Pada 21 Juli 2005, Bank Rakyat Cinamengumumkan untuk membolehkan mata uang renminbi ditentukan oleh pasaran, dan membolehkan kenaikan 0,3% sehari. . Ekspor Cina ke Amerika Serikat meningkat 20% per tahun, lebih cepat dari ekspor AS ke Cina. Dengan penghapusan kuota tekstil, RRC sudah tentu akan menguasai sebagian besar pasaran baju dunia.
Pada 2003, PDB Cina dari segi purchasing power parity mencapai $6,4 trilyun, menjadi terbesar kedua di dunia. Menggunakan penghitungan konvensional Cina diurutkan di posisi ke-7. Meski jumlah populasinya sangat besar, ini masih hanya memberikan PNB rata-rata per orang hanya sekitar $5.000, sekitar 1/7 Amerika Serikat. Laporan pertumbuhan ekonomi resmi untuk 2003 adalah 9,1%. Diperkirakan oleh CIA pada 2002 bahwa agrikultur menyumbangkan sebesar 14,5% dari PNB Cina, industri dan konstruksi sekitar 51,7% dan jasa sekitar 33,8%. Pendapatan rata-rata pedesaan sekitar sepertiga di daerah perkotaan, sebuah perbedaan yang telah melebar di dekade terakhir.
Oleh karena ukurannya yang amat luas dan budaya yang amat panjang sejarahnya, RRC mempunyai tradisi sebagai sebuah negara penguasa ekonomi. Dalam kata Ming Zeng, profesor pengurus di Shanghai, Dalam sebagian statistik, pada pengujung abad ke 16 sekalipun, RRC mempunyai sepertiga PDB. Amerika Serikat yang gagah pada masa kini hanya mempunyai 20%. Jadi, jika Anda membuat perbandingan sejarah ini, tiga atau empat ratus tahun terdahulu, Cina tentulah kuasa terbesar dunia. Percobaan mewujudkan kembali keadaan yang membanggakan ini sudah tentu adalah salah suatu tujuan orang Cina. Maka tidak mengherankan fenomena kebanjiran orang bukan Cina dunia yang lain mau mempelajari Bahasa Cina ini dan kegeraman Amerika dan Barat terhadap Cina secara umum terjadi pada skenario politik dunia pada hari ini.
Akan tetapi, jurang pengagihan kekayaan di antara pesisiran pantai dan kawasan pendalaman Cina masih amat besar. Untuk menandingi keadaan yang berpotensi mengundang bahaya ini, pemerintah melaksanakan strategi Pembangunan Cina Barat pada tahun 2000, Pembangunan Kembali Cina Timur Laut pada tahun 2003, dan Kebangkitan Kawasan Cina Tengah pada tahun 2004, semuanya bertujuan membantu kawasan pedalaman Cina turut membangun bersama.
6. Budaya
Norma tradisional Cina diperoleh dari versi ortodoks Konfusianisme, yang diajarkan di sekolah-sekolah dan bahkan merupakan bagian dari ujian pelayanan publik kekaisaran pada zaman dulunya. Akan tetapi keadaan tidak selalu begitu karena pada masa dinasti Qing umpamanya kekaisaran Cina terdiri dari banyak pemikiran seperti legalisme, yang di dalam banyak hal tidak serupa dengan Kong Hu Cu, dan hak-hak mengkritik kerajaan yang zalim dan perasaan moral invididu dihalangi oleh pemikir 'orthodoks'. Sekarang, adanya neo-Konfucianisme yang berpendapat bahawa ide demokrasi dan hak asasi manusia sejajar dengan nilai-nilai tradisional Konfuciusme 'Asia'.
Para pemimpin yang memulai langkah-langkah untuk mengubah masyarakat Cina setelah berdirinya RRC pada 1949 dibesarkan dalam lingkungan tua dan telah diajarkan norma hidup sesuai dengan lingkungan hidupnya. Meskipun mereka merupakan revolusioner yang mampu beradaptasi dengan zamannya, mereka tidak ingin mengubah budaya Cina secara besar-besaran. Sebagai pemerintah langsung, para pemimpin RRC mengganti aspek tradisional seperti kepemilikan tanah di desa dan pendidikan tetapi masih menyisakan aspek-aspek lainnya, misalnya struktur keluarga. Kebanyakan pemerhati luar berpendapat bahwa waktu setelah 1949 bukanlah sesuatu yang berbeda di RRC dibandingkan dengannya sebelum itu, malah merupakan penerusan cara hidup yang berpegang pada nilai-nilai lama masyarakat Cina. Pemerintah baru diterima tanpa protes apapun karena pemerintahan baru dianggap "mendapat mandat dari surga" untuk memerintah, mengambil-alih pucuk kepemimpinan dari kekuasaan lama dan mendapat rida para dewa. Seperti pada zaman lampau, pemimpin seperti Mao Zedong telah disanjung. Pergantian dalam masyarakat RRC tidak konsisten seperti yang didakwa.
Sepanjang masa pemerintahan RRC, banyak aspek budaya tradisi Cina dianggap sebagai seni lukis, peribahasa, bahasa, dan sebagainya yang lain telah coba dihapus oleh pemerintah seperti yang terjadi pada Revolusi Kebudayaan karena didakwa kolot, feodaldan berbahaya. Semenjak itu, Cina telah menyadari kesalahannya dan mencoba untuk memulihkannya semula, seperti reformasi Opera Beijing untuk menyuarakan propaganda komunisnya. Dengan berlalunya waktu, banyak aspek tradisi Cina telah diterima kerajaan dan rakyatnya sebagai warisan dan sebagian jati diri Cina. Dasar-dasar resmi pemerintah kini dibuat berlandaskan kemajuan dan penyambung peradaban RRC sebagai sebagian identitas bangsa. Nasionalisme juga diterapkan kepada pemuda untuk memberi legitimasi kepada pemerintahan Partai Komunis Cina
7. Hubungan Dagang Cina
Republik Rakyat Cina mempertahankan hubungan diplomatik dengan hampir seluruh negara di dunia, namun menetapkan syarat bahwa negara-negara yang ingin menjalin kerjasama diplomatik dengannya harus menyetujui klaim Cina terhadap Taiwan dan memutuskan hubungan resmi dengan pemerintah Republik Cina. Cina juga secara aktif menentang perjalanan ke luar negeri yang dilakukan pendukung kemerdekaan Taiwan seperti Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian serta Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14.
Pada 1971, RRC menggantikan Republik Cina sebagai wakil untuk "Cina" di PBB dan sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Cina juga pernah menjadi anggota Gerakan Non-Blok, dan kini tetap berperan sebagai anggota pengamat. Banyak dari kebijakan luar negerinya yang sekarang didasarkan pada konsepkebangkitan Cina yang damai.
Hubungan Cina-Amerika telah dirusak beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir. Titik-titik permasalahan termasuk pengeboman AS terhadap kedubes Cina di Belgrado pada tahun 1998 yang menewaskan tiga wartawan Cina, sebuah insiden yang disebut Cina sebagai kesengajaan namun oleh AS dinyatakan sebagai suatu kesalahan; jatuhnya pesawat AS di Tiongkok pada tahun 2001, di mana Cina menahan 24 awak pesawat tersebut dan merebut informasi yang sensitif dari pesawat tersebut, serta laporan Cox yang mengungkap aksi mata-mata Cina terhadap rahasia nuklir AS beberapa dekade sebelumnya.
Hubungan Cina-Jepang seringkali dibelenggu masalah keengganan Jepang untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf terhadap kekejamannya atas rakyat Cina dan negara Asia lain semasa Perang Dunia II, terutama dalam Pembantaian Nanjing. Sebagian badan bukan dari Barat dan pemerintah Barat mengkritik Cina kerana konon menafikan hak asasi manusia dan hubungan luar negerinya dengan pemerintah-pemerintah Barat terjejas oleh kejadian di Tian'anmen pada tahun 1989. Hak asasi manusia seringkali diungkit oleh pemerintahan-pemerintahan ini. Meskipun begitu, dengan pembangunan ekonomi Cina yang mendadak, pemerintahan-pemerintahan ini mulai menutup sebelah mata karena mau mengadakan hubungan perdagangan dengan Cina, sejajar dengan sikap hipokrit mereka. Ini dilihat semasa pemerintahan Bill Clinton di AS pada masa yang lalu, yang melihat isu hak asasi manusia tidak lagi ditekankan dalam perhubungan.
Pada bulan Mei tahun 1999, suatu pesawat perang B-2 Stealth Bomber menjatuhkan tiga buah bom yang setiap masing-masing berbobot 900 kg atas kantor kedutaan besar Cina di kota Beograd semasa pergolakan Kosovo. Bom-bom ini membunuh tiga rakyat Cina yang bekerja di kedutaan terkait. Amerika Serikat yang enggan bertanggung jawab atas kejadian yang disifatinya sebagai 'bencana' itu mengatakan bahwa hal itu adalah kesalahan menggunakan peta lama yang memberi maklumat tidak betul tentang kedudukan bangunan itu sebagai pangkalan senjata pemerintahan Yugoslavia. Pemerintah RRC tidak puas dengan penjelasan ini dan mendakwa bahwa hal itu sengaja dilakukan. Pada bulan April tahun 2001 pula, kapal terbang pengintip milik Amerika bernama EP-3E Aries II yang berada di atas pulau Hainan di Cina bertemu dengan pesawat jet Cina yang memperhatikan gerak-gerinya. Pesawat Cina terkait terhempas dan pemandunya terbunuh saat kapal pengintip AS terpaksa mengadakan pendaratan darurat di pulau Hainan. Cerita Amerika dan Cina mengenai kejadian ini berbeda sedikit kandungannya. Versi Amerika menyatakan bahwa pesawatnya berada di atas lautan internasional sedangkan RRC mendakwa ia berada di atas Zona Ekonomi Eksklusifnya. Kedua belah pihak menyalahkan pihak lawan bertanggung jawab atas insiden ini. 24 anak kapal Amerika ditahan selama 12 hari sebelum dilepaskan dan kejadian ini memberi dampak pada hubungan diplomatik kedua negara. Amerika pula tidak sedikit pun meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya saat pemerintah RRC mengambil keputusan atas dasar kasihan melepaskan anak-anak kapalnya itu. Satu lagi perkara terkait dengan laporan Cox, yang mendakwa pengitipan RRC telah mengkompromi rahasia-rahasia nuklir Amerika Serikat selama beberapa dekade.
Selain Taiwan, Cina terlibat dalam beberapa pertentangan wilayah lainnya:
• Aksai Chin, dikuasai Cina, diklaim oleh India
• Kepulauan Paracel, dikuasai Cina, diklaim oleh Vietnam dan Republik Cina
• Kepulauan Spratly, dipertentangkan antara Cina, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam
• Kepulauan Diaoyu/Kepulauan Senkaku, dikuasai Jepang, diklaim oleh Cina dan Republik Cina
• Arunachal Pradesh/Tibet Selatan, dikuasai India, diklaim oleh Cina
Pada tahun 2004, negara Rusia setuju untuk menyerahkan Kepulauan Yinlong dan sebagian Kepulauan Heixiazi kepada RRC, dan sekaligus menamatkan percekcokan perbatasan antara kedua negara itu. Kedua pulau ini terletak di antara persimpangan sungai Amurdan sungai Ussuri, dan sebelum itu diatur oleh Rusia dan dituntut oleh RRC. Perkara ini sepatutnya merapatkan dan mengeratkan persahabatan antara kedua negara, akan tetapi terdapat sedikit rasa tidak puas hati dari kedua belah pihak. Orang Rusia menyifati pemberian itu sebagai kelemahan pemerintahannya mempertahankan tanah yang dirampas semasa Perang Dunia II. Petani Cossack diKhabarovsk juga tidak suka dengan kehilangan tanah olahan mereka sementara berita tentang perjanjian ini di Cina Daratan disaring oleh pemerintah RRC. Sebagian komunitas Cina di Republik Cina dan orang Cina yang dapat mengatasi saringan ini mengkritik perjanjian ini dan menyifatinya sebagai pengakuan pemerintahan Rusia atas Mongolia Luar yang diserahkan oleh Dinasti Qing saat kalah perang di bawah Perjanjian Tidak Sama Rata termasuk Perjanjian Aigun pada tahun 1858 dan Konvensi Peking pada tahun 1860masa terdahulu sebagai pengganti penggunaan ekslusif minyak mentah Rusia. Perjanjian ini telah disahkan oleh Kongres Nasional Rakyat Cina dan Duma Negara Rusia tetapi tidak terlaksana hingga kini.
Di luar pendapat resmi negara RRC, menjadi populer untuk sejumlah nasionalis yang ekstrim untuk menuntut Mongolia, Tuva,Manchuria Luar, Kepulauan Rukyu, Bhutan, Lembah Hukawng di utara Myanmar dan kawasan timur laut Danau Balkhash di Asia Tengah.
8. Hubungan Dagang Indonesia-China
Hubungan antara Indonesia dan China adalah satu hal yang amat penting, baik bagi Indonesia maupun untuk China sendiri. Hubungan Bilateral Indonesia-China yang pernah membeku sepanjang pemerintahan Orde Baru, kini makin membaik, dan bahkan China merupakan salah satu mitra yang penting bagi Indonesia. Secara geopolitik, posisi Indonesia sangat strategis di kawasan Asia Pasifik dan Selat Malaka. Sedangkan secara ekonomi, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumberdaya alam dan mineral, baik di darat maupun di laut. Kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa ini jelas sangat menggoda negara-negara industri yang sedang maju saat ini seperti China untuk menguasainya, langsung ataupun tidak langsung. Disamping itu, dengan jumlah penduduk lebih dari 243 juta jiwa, Indonesia adalah pasar potensial bagi produk-produk negara-negara industri.
Sedangkan China sendiri adalah dulunya merupakan negara berkembang yang dimana pemerintahnya masih menerapkan sistem tertutup dan belum terbuka dengan negara lainnya, akan tetapi kini sudah berubah menjadi negara maju yang perekonomiannya terus berkembang pesat bahkan sudah mengalahkan perkembangan negara-negara diu kawasan Eropa, dan China sekarang adalah negara yang sangat terbuka dengan investasi asing semenjak liberalisasi ekonomi yang dibawa pada tahun 1979 oleh Den Xioping. Dengan menggunakan sistem open door policy atau membuka secara luas investasi asing yang akan masuk ke China, membuat negara ini semakin disegani dalam pertumbuhan ekonominya dan investor asing yang masuk ke China juga semakin banyak, ini dikarenakan iklim investasi di China sangat mendukung, dan para investor pun dipermudah birokrasinya oleh pemerintah setempat. Kemudian juga pertumbuhan ekonmi China tidak pernah lepas dari angka dua digit, menjadi alasan utama investor asing berbondong-bondong menginvestasikan properti atau sahamnya di China. Cadangan devisa China pada saat ini juga sudah mencapai 3 miliar USD mengalahkan Amerika Serikat, sehingga wajar dilihat dari faktanya yang ada pada saat ini bahwa China sekarang ini sudah menjadi superpowerbaru yang bisa menyaingi kekuatan dari Amerika Serikat terutama dalam hal ekonominya.
Hubungan bilateral antara China dan Indonesia terutama dalam bidang ekonomi saat ini terus meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya nilai perdagangan kedua negara, yang pada tahun 2008 mencapai US$ 31 miliar. Dalam lima tahun ke depan, Presiden Republik Indonesia (RI) Bapak Susilo B. Yudhoyono memperkirakan nilai perdagangan Indonesia-China akan mencapai US$ 50 miliar. Peningkatan hubungan bilateral tersebut, diungkapkan oleh Dubes China, tidak terlepas dari terjalinnya Free Trade Asean-China. Selain itu, China menganggap Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi sangat besar. Namun untuk merealisasikan potensi itu diperlukan penghapusan beberapa hambatan, baik dari pihak China maupun dari pihak Indonesia. Indonesia berharap lambannya realisasi dana pinjaman China agar bisa cepat terealisasikan sehingga bisa dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, dunia usaha China yang ingin berinvestasi di Indonesia juga memerlukan jaminan dari pemerintah RI untuk menghadapi risiko perubahan kebijakan pemerintah daerah.
Tampilnya Cina sebagai kekuatan besar di dunia, dianggap bisa membantu Indonesia mengimbangi pengaruh Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang di kawasan Asia Pasifik. Bagi Indonesia yang menginginkan kondisi stabil di kawasan, bermitra dengan China menjadi sesuatu yang tak terelakan sekaligus langkah strategis bagi kepentingan nasional.
Salah satu cara untuk mempererat hubungan satu negara dengan negara lainnya dalah dengan melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Dengan perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lain serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. Perdagangan internasional pada saat ini secara tidak langsung mendorong terjadinya globalisasi, hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya sistem inovasi teknologi informasi, perdagangan, reformasi politik, transnasionalisasi sistem keuangan, dan investasi. Dan ini bisa menjadi modal yang penting bagi suatu negara untuk menarik investor masuk ke dalam negerinya untuk menanam investasi di negarnya. Apalagi didukung dengan situasi politik yang kondusif dan lingkungan bisnis yang kompetitif di dalam negara tersebut, maka bukan tidak mungkin perkembangan ekonomi negara tersebut akan tumbuh semakin cepat.
Seperti halnya hubungan antara Indonesia dan China, hubungan ini sangat lekat dengan adanya perdagangan internasional, dan salah satu perdagangan diantara kedua negara ini yang masih baru dan juga masih berjalan sampai saat ini adalah adanya perdagangan bebas CAFTA (China Asean Free Trade Area).
Sejak CAFTA diterapkan, jumlah perusahaan China yang menanamkan investasi di Indonesia juga bertambah. Hingga akhir 2010 terdapat lebih dari seribu perusahaan China yang tercatat di Indonesia, dengan investasi langsung mencapai 2,9 miliar dollar AS atau naik 31,7 persen dari tahun sebelumnya. Dan juga produk-produk China yang masuk ke China juga menjadi sangat banyak dan bahkan membanjiri pasar lokal Indonesia. Dengan harganya yang relatif murah dan juga dari segi kualitas juga tidak kalah berbeda dengan barang-barang bermerek lainnya, membuat produk China diserbu oleh konsumen Indonesia yang rata-rata dalam memilih suatu produk dilihat dari harganya yang terjangkau terlebih dahulu.
Berbagai produk nasional yang terancam akan membanjirnya produk China antara lain dalam bidang : tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronika, ban, furnitur, industri permesinan, mainan anak-anak, serta otomotif. Dan akan masih banyak lagi produk-produk dari China yang akan membanjiri pasar Indonesia juga pemerintah tidak segera mengantisipasinya, dikarenakan Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial yang berada di kawasan Asia Tenggara, masyarakat Indonesia sudah terbiasa menjadi masyarakat yang konsumtif, yang hanya memikirkan untuk memilih barang semurah mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Sedangkan bagi Indonesia sendiri, Indonesia hanya bisa mengirim bahan-bahan mentah seperti hasil bumi untuk dijadikan komuditas ekspor ke China dalam rangka CAFTA ini. Dimana harganya pun masih relatif murah sehingga pendapatan untuk negara juga tidak terlaru besar. Untuk ekspor ke China sendiri yang paling dominan adalah ekspor biji kakao. Indonesia memang dikenal sebagai penghasil biji kakao yang baik dan juga berkualitas tinggi, tidak heran kalau sector inilah yang menjadi andalan Indonesia untuk ekspor ke China. Akan tetapi ekspor ini bukan tanpa halangan, karena banyak negara yang menjadi pesaing dalam ekspor produk ini, seperti misalnya Italia dan juga Malaysia. Indonesia sendiri kini berada dalam urutan kelima dalam pemasok biji kakao ke negara China dengan nilai USD 25,12 juta (9,63 %) pada tahun 2009.
Dengan banyaknya saingan yang ada maka, ini perlu dijadikan perhatian yang serius bagi pemerintah Indonesia yang dimana Indonesia sebagai negara berkembang harus bisa untuk mengolah atau memilih ekspor dengan pendapatan yang cukup besar, jangan hanya bisa mengekspor barang mentah saja, atau hasil bumi saja, paling tidak Indonesia harus sudah bisa mengekspor barang setengah jadi bahkan barang yang sudah jadi, sehingga pendapatan untuk negara juga semakin bertambah besar. Karena selama ini, ekspor Indonesia didominasi produk mentah dan bahan baku seperti biji kakao, kemudian minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak mentah. Sementara itu, impor dari China sudah berbentuk barang setengah jadi dan barang yang sudah jadi terutama dalam bidang tekhnologi. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Atma Jaya, A Prasetyantoko menambahkan, ada beberapa penyelamatan jangka pendek terkait pemberlakuan CAFTA itu, yakni perlindungan produk dalam negeri (safeguard), program antidumping maupun kewajiban mencantumkan produk sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut dia, CAFTA dalam jangka menengah memberi kesempatan untuk memacu daya saing perekonomian domestik. Dalam jangka menengah, perlu memanfaatkan peluang dengan mengidentifikasi sektor yang komplemen terhadap produk China, mendorong peluang non perdagangan seperti investasi langsung untuk kapasitas produksi dan memperbaiki logistik.
Pemerintah tampaknya tidak perlu renegosiasi perjanjian perdagangan ASEAN-China, karena lebih menyulitkan dan membutuhkan proses lama. Karena proses negosisasi ini sendiri bukan hanya Indonesia saja yang terlibat, akan tetapi Negara-negara ASEAN juga harus ikut terlibat, karena perdagan bebas ini melingkupi keseluruhan negara-negara Asia Tenggara. Menurut Anggito Abimanyu seorang pengamat ekonomi Perjanjian CAFTA yang disepakati menteri perdagangan ASEAN-China, ada tiga. Pertama, CAFTA tetap dilanjutkan dan tidak ada rencana notifikasi karena kerugian akibat kecurangan perdagangan (unfair trade). Kedua, bila suatu negara mengalami defisit, negara surplus harus mendorong impor. Ketiga, pembentukan tim pengkajian terhadap perdagangan bilateral[7]. Bila memang ada kerugian akibat perdagangan bebas, maka membutuhkan biaya mahal dan proses panjang untuk membuktikan hal tersebut. Selain itu, kesepakatan bukan hanya dengan China tapi juga dengan negara ASEAN.
Hubungan dagang Indonesia-China dilihat dari data ekspor non-migas tidak terlalu signifikan dibanding dengan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Jepang atau Singapore. Pasar ketiga negara tersebut mampu menyerap hampir mencapai 50% dari total ekspor non-migas Indonesia. Sedangkan pasar China hanya mampu menyerap tidak lebih dari 3,7% dari total ekspor non-migas Indonesia, hampir sama dengan rata-rata negara lain di luar Amerika Serikat, Jepang dan Singapore. Angka ekspor Indonesia ke China relatif stabil sejak tahun 1998. Bagi Indonesia tahun 1998 merupakan tahun dampak terbesar bagi perekonomian, tetapi setelah tahun tersebut sampai 2001, ekspor Indonesia ke negeri China tidak berubah banyak. Malah tahun 2001 cenderung menunjukkan penurunan dibanding tahun 2000, yaitu dari USD 1,8 juta menjadi hanya USD 1,6 juta.
Kondisi perdagangan Indonesia-China yang relatif tidak berubah ini dapat disebabkan oleh beberapa pertimbangan:
(1) Pengusaha ekspor Indonesia tampaknya masih memandang bahwa pasar utama yang menggiurkan tetap ketiga negara tersebut. Sebenarnya kalau diteliti lebih jauh, pasar utama Indonesia adalah Amerika dan Jepang. Singapore lebih merupakan pasar antara (intermediate export market), sebab umumnya produk Indonesia yang menuju Singapore umumnya di re-ekspor oleh Singapore ke negara lain sebagai final destination
(2) Indonesia belum menganggap China sebagai pasar yang prospektif, terutama karena umumnya produk-produk Indonesia masih berorientasi primary sector
(3) Pasar China relatif baru bagi Indonesia karena itu memerlukan upaya dan biaya yang lebih besar dibanding dengan pasar ekspor utama yang telah terbangun selama ini.
9. Indonesia-China Setelah Pemberlakuan CAFTA
Adanya globalisasi menyebabkan perekonomian suatu Negara dengan Negara lainnya menjadi saling berhubungan. Hubungan tersebut menyebabkan adanya perdagangan internasional antara satu Negara dengan Negara lain. Perdagangan internasional secara sederhana didefinisikan sebagai proses tukar menukar barang dan atau jasa dari suatu Negara ke Negara lainnya. Perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan sumber daya antar Negara, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di suatu Negara, dan untuk menambah pendapatan Negara.
China-ASEAN Free Trade (CAFTA) merupakan kesepakatan antara negara China dengan negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para anggota CAFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cina dan ASEAN. Indonesia adalah salah satu Negara ASEAN yang ikut tergabung dan menyepakati kesepakatan tersebut.
Jika kita menganalisis perdagangan antara Indonesia dan China sebelum diberlakukannya CAFTA, kita bisa lihat bahwa produk-produk China banyak beredar di pasar Indonesia dan neraca perdagangan Indonesia-China pun mengalami defisit. Apalagi setelah diberlakukannya CAFTA produk-produk China akan terbebas dari bea masuk sehingga akan mudah beredar di Indonesia dan membanjiri pasar Indonesia serta akan menyebabkan semakin terpuruklah neraca perdagangan Indonesia-China. Perdagangan antara Indonesia-China sangat menarik untuk di analisis, apalagi setelah diberlakukannya CAFTA. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan mengambil judul “Analisis Perdagangan Indonesia-China Setelah Pemberlakukannya CAFTA”
Apabila kita menganalisis neraca perdagangan Indonesia-China yang bersumber dari data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, maka kita bisa melihat bahwa sebelum diberlakukannya CAFTA yaitu dari tahun 2006 sampai 2009 neraca perdagangan Indonesia hanya mengalami surplus pada tahun 2006 dan 2007 sebesar US1.706.676,2 dan US1.117.635,6. Sedangkan tahun 2008 dan 2009 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US3.610.665,2 dan US2.502.843,2.
Setelah diberlakukannya CAFTA yaitu pada januari tahun 2010, neraca perdagangan Indonesia semakin terpuruk dan terus mengalami defisit. Tahun 2010 sampai 2012 (bulan Juni), neraca perdagangan Indonesia-China defisit sebesar US4,731.607,1, US3.271.182,4, dan US3.843.665,6. Disatu sisi pemberlakuan CAFTA memang mendongkrak ekspor Indonesia ke China. Namun disisi lain, besarnya jumlah ekspor Indonesia ke China lebih sedikit dibandingkan jumlah impor yang dilakukan China ke Indonesia. Produk unggulan yang di impor China ke Indonesia diantaranya produk elektronik, produk barang kimia, barang-barang manufaktur serta mesin dan peralatan transportasi. Sedangkan produk yang menjadi unggulan Indonesia yang di ekspor ke China diantaranya bahan bakar mineral dan pelumas, minyak hewani dan tumbuhan. Produk unggulan China merupakan produk yang mudah untuk diperbaharui, sedangkan produk yang menjadi unggulan ekspor Indonesia adalah produk-produk primer yang sulit untuk diperbaharui. Hal itulah yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia-China mengalami defisit.
Selain itu, ada beberapa keunggulan produk-produk China sehingga dapat bersaing di pasar global khususnya jika dibandingkan dengan produk domestik Indonesia di pasar indonesia yaitu antara lain, pertama similarity index produk China dari tahun 1998-2008 terus meningkat. Kedua, gap produktivitas tenaga kerja Indonesia dengan China semakin lebar. Ketiga, pemerintah China memiliki plan action yang jelas untuk menata sector industrinya. Keempat, pemerintah China memiliki komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang pro bisnis. Kelima, otoritas moneter China mampu mendorong perbankan untuk memberikan bunga kredit yang ringan.
Perdagangan antara Indonesia-China dari sebelum diberlakukannya CAFTA memang sudah terlihat tidak menguntungkan pihak Indonesia. Ini dikarenakan produk Indonesia kurang memiliki daya saing jika dibandingkan dengan produk china. Hal tersebut ditambah dengan produk ekspor unggulan Indonesia ke China merupakan produk primer yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk diperbaharui. Berbanding terbalik dengan Indonesia, produk unggulan ekspor China ke Indonesia merupakan produk yang mudah untuk diperbaharui dan memiliki harga yang relative murah. Sehingga menyebabkan produk domestic Indonesia kalah bersaing dengan produk China di rumahnya sendiri dan ini berimbas pada defisitnya neraca perdagangan Indonesia-China, apa lagi setelah pemberlakuan CAFTA. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen yang kuat baik dari pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk Indonesia agar memiliki daya saing di pasar global khususnya China.
10. Kerjasama Bilateral Indonesia dan China
Kerja sama bilateral Indonesia dan China merupakan suatu hubungan diplomatik yang bersifat idealis dan kompetitif. Banyaknya hal yang menguntungkan dari kerjasamaini, akan menciptakan suatu hubungan bilateral yang dinamis, bersama dengan persaingan produk Cina yang menjamur di pasaran Indonesia, membuat komditi pasarIndonesia pun, harus segera dapat menyeimbangkan pendapatan distribusi penyebaranproduk China, yang telah menduduki pasaran tingkat atas pada sistem distribusian.Namun dibalik persaingan ekonomi, di kedua negara ini, yakni Indonesia dan China, kedua negara ini begitu banyak membangun diplomasi di bidang lain, selain di bidang ekonomi,Indonesia dan China terlibat dalam G-20, dan termasuk dalam ASEAN plus 3, dan Organisasi perdagangan WTO.
Ini membuktikan, bahwa Indonesia dan China masih memiliki hubungan yang berkesinambungan dalam hal kerjasama politik, yang dimana hubungan ini masih sangat diperlukan untuk saling mendukung dalam upaya meningkatkan dukungan intensitas kepercayaan internasional.
Banyaknya produk China yang menjamur di pasaran Indonesia, dikarenakan, keahlian para pengusaha dari China, yang mampu membaca situasi pasar Indonesia, yang kurang mengembangkan industri kecilnya, yang dinilai berpotensi menjadi salah satu pengembangan hegemoni baru, untuk menghasilkan komoditi yang cukup bagus bagi pasaran ekspor di luar negeri.
Hal ini menjadi sebuah problema tersedendiri yang telah dimanfaatkan China, untuk membidik pasaran Indonesia, yang dinilai oleh China, Indonesia masih mengalami pendapatan ekonomi masyarakatnya. Sehingga sebuah pencitraan konsumsi pasar baru, diciptakan oleh China, untuk mencari keuntungan tersendiri dari efek keadaan Indonesiayang rata-rata penduduknya memiliki income per kapita yang kecil, dalam statistik perekonomiannya. Diluar dari permasalahan persaingan bisnis ekonomi, Indonesia dam China, harus dapat saling memahami, untuk lebih jauh mengadakan pendekatan ke arah bidang yang lain.
Indonesia dapat mempelajari dari sistem hukum China, mengenai pemberantasan Korupsi, yang dilaksanakan Pemerintah China dengan tegas. China telah berhasil menyelesaikan dengan tegas, mengenai ekspansi korupsi, dengan menggunakan sistem hukum yang cukup berat, bagi para pelaku Korupsi di negeri China tersebut. Indonesiaharus lebih bersikap dewasa dalam mengelola lebih jauh mengenai hubungan diplomasi yang kondusif dengan China. Selain AFTA China yang masuk ke dalam regionalisme ASEAN, Indonesia harus dapat dengan cermat membidik celah, untuk menyeimbangkan sektor ekonominya, agat tidak terjadi konjungtivitas terlalu jauh dengan China.
BAB III
KESIMPULAN
Hubungan antara Indonesia dan China yang sebelumnya sempat kurang baik dan tidak terlaru dekat pada era rezim orde lama kini berangsur membaik dan bahkan sekarang menjadi mitra dagang yang cukup strategis, salah satu perwujudan dari hubungan mitra dagang yang baik antara China dan juga Indonesia adalah dengan adanya CAFTA (China ASEAN Free Trade Area) yang dimana CAFTA ini sebenarnya dimulai ketika era Megawati namun itu hanya pondasi awal, dan implementasi yang nyata dari perjanjian CAFTA itu dimulai pada 1 januari 2010. Pada awal dimulainya CAFTA ini, Indonesia sudah diresahkan dengan membanjirnya produk-produk China di pasaran lokal, yang membuat pengusaha dalam negeri kita kewalahan dan bahkan ada yang gulung tikar, dan ini merupakan hal yang sangat harus diperhatikan oleh pemerintah, yang dimana pemerintah harus bisa melindungi masyarakatnya dari serbuah produk-produk asing. Oleh karena itu perlu pemerintah harus mengkaji benar manfaat dan juga kerugian yang di dapat dari CAFTA ini, karena kalau tidak secepatnya diantisipasi bukan tidak mungkin pasar lokal akan diisi penuh oleh produk China dan pengusaha lokal hanya bisa tertunduk lesu dan melihat toko-tokonya tutup gulung tikar.
Anda berminat les/kursus
privat bahasa mandarin hubungi
XL : 087853300091
FLEXI : 031-83809482
PIN
BB
: 542D2541
PIN
BB :
2619E4DB
DAFTAR HARGA LES
PRIVAT BAHASA MANDARIN SURABAYA
DAFTAR HARGA LES
PRIVAT BAHASA MANDARIN SURABAYA JALAN KENJERAN
Murid datang kerumah
guru jalan kenjeran 4 no 3
1 orang 75.000. Per kali datang 520.000 perbulan
2 orang 100.000. Per kali datang 640.000 perbulan
3 orang 135.000. Per kali datang 840.000 perbulan
4 orang 160.000. Per kali datang 960.000 perbulan
SEMINGGU DUA KALI
SEBULAN DELAPAN KALI
JANGAN LUPA BACA JUGA
KETERANGAN DISKON DIBAWA
GURU DATANG KERUMAH
MURID
DAFTAR HARGA LES
PRIVAT BAHASA MANDARIN SURABAYA SURABAYA TIMUR
Donokerto, Lebak,
karang empat, karangasem, Kapasan, Rangkah, Ambengan, Ploso, Jln Kenjeran,
Simokerto, Gembong, ngaglik, jagalan, kapasari, sidotopo, kembang jepun, kusuma
bangsa, ambengan, tambak sari, pacar keling,
1 orang 90.000. Per kali datang 600.000 perbulan
2-3 orang 120.000. Per kali datang 750.000 perbulan
4-5 orang 130.000. Per kali datang 880.000 perbulan
6-7 orang 160.000. Per kali datang 1.120.000 perbulan
8-9 orang 170.000. Per kali datang 1.200.000 perbulan
Surabaya timur (kali
waron, dharmahusada, mulyosari, raya keputih, jl raya kertajaya bliton,
klampis, raya gubeng, manyar kertoarjo, ngagel, manyar, dan sekitarnya)
1-2 orang 120.000. Per kali datang 800.000 perbulan
3-4 orang 150.000. Per kali datang 960.000 perbulan
5-6 orang 225.000. Per kali datang 1.400.000 perbulan
7-9 orang 280.000. Per kali datang 1.680.000 perbulan
Surabaya timur (nginden, keputih,rungkut, semolo waru,
panjang jiwo, ngagel, pucang, trenggilis, prapen, jemursari, margorejo,
sidosermo, pandugo, gunung anyar dan sekitarnya)
1-2 orang 140.000 Per kali datang 960.000 perbulan
3-4 orang 180.000 Per kali datang 1.200.000 perbulan
5-6 orang 275.000 Per kali datang 1.800.000 perbulan
7-9 orang 350.000. Per kali datang 2.240.000 perbulan
SEMINGGU DUA KALI
SEBULAN DELAPAN KALI
JANGAN LUPA BACA JUGA
KETERANGAN DISKON DIBAWA
DAFTAR HARGA LES
PRIVAT BAHASA MANDARIN SURABAYA Surabaya Barat
1-2 orang 180.000 Per kali datang 1.200.000 perbulan
3-4 orang 210.000 Per kali datang 1.440.000 perbulan
5-6 orang 300.000 Per kali datang 2.000.000 perbulan
7-9 orang 385.000. Per kali datang 2.520.000 perbulan
SEMINGGU DUA KALI
SEBULAN DELAPAN KALI
JANGAN LUPA BACA JUGA
KETERANGAN DISKON DIBAWA
DAFTAR HARGA LES
PRIVAT BAHASA MANDARIN SURABAYA Seluruh daerah
Surabaya
10-15 orang
450.000 Per
kali datang 2.600.000
perbulan
SEMINGGU DUA KALI
SEBULAN DELAPAN KALI
JANGAN LUPA BACA JUGA
KETERANGAN DISKON DIBAWA
Anda berminat
les privat bahasa mandarin hubungi
XL :
087853300091
PIN
BB
: 542D2541
LINE :
young_bastian
INSTAGRAM :
HUANGKUNYANG
PIN
BB :
2619E4DB
KETERANGAN DISKON
JADWAL
LES/KURSUS JAM 08:00- JAM 13:00 DISKON 10%
SISWA
ATAU SISWI SD GLORIA, SMP GLORIA, SMA
GLORIA, SD YPPI, SMP YPPI, SMA YPPI, SD
NSA, SMP NSA, SMA NSA, SD VITA, SMP VITA, SMA VITA, SMP SANTA AGNES MENDAPAT
DISKON 10 % SELAMA 2 BULAN PERTAMA
Mahasiswa atau mahasiswi
UBAYA(UNIVERSITAS SURABAYA), UNAIR(UNIVERSITAS AIRLANGGA), ITS(INSTITUT 10
NOVEMBER), ISTTS, STIKOM, UNIVERSITAS MONAS, WK WIJAYA KUSUMA, UKP (UNIVERSITAS
KRISTEN PETRA), WM(WIDYA MANDALA), UBARA, UNESA, UNTAK, ITAS, UNIVERSITAS
CIPUTRA, UNIVERSITAS NAROTAMA, UNESA(UNIVERSITA NEGERI SURABAYA), UNIVESITAS HANG TUA MENDAPAT DISKON 10 %
SELAMA 3 BULAN PERTAMA
GURU ATAU KARYAWAN SD
GLORIA, SMP GLORIA, SMA GLORIA, SD YPPI, SMP YPPI, SMA YPPI, SD NSA, SMP NSA, SMA NSA, SD VITA, SMP
VITA, SMA VITA, SMP SANTA AGNES, SD CITA HATI, SMP CITA HATI, SMA CITA HATI, SD
SPIN, SMP SPIN, SMA SPIN, SD MERLION, SMP MERLION, SMA MERLION, SD ELYON, SMP
ELYON, SMA ELYON, SD HENDRIKUS, SMP HENDRIKUS, SMA HENDRIKUS, TK PETRA SD
PETRA, SMP PETRA, SMA PETRA, SMK PETRA, SMKK MATER AMABILIS MENDAPAT DISKON 10 % SELAMA 6 BULAN PERTAMA
DOSEN
DAN KARYAWAN UBAYA(UNIVERSITAS SURABAYA), UNAIR(UNIVERSITAS AIRLANGGA),
ITS(INSTITUT 10 NOVEMBER), ISTTS, STIKOM, UNIVERSITAS MONAS, WK WIJAYA KUSUMA,
UKP (UNIVERSITAS KRISTEN PETRA), WM(WIDYA MANDALA), UBARA, UNESA, UNTAK, ITAS,
UNIVERSITAS CIPUTRA, UNIVERSITAS NAROTAMA, UNESA(UNIVERSITA NEGERI
SURABAYA), UNIVESITAS HANG TUA MENDAPAT
DISKON 10 % SELAMA 5 BULAN PERTAMA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar